Beranda Daerah Astagaaa….

Astagaaa….

612
1
Share
  • 53
  •  
  •  
  •  
  •  

Handalnews.id, Kotabumi – Lima tahun harusnya sudah cukup bagi masyarakat Lampung Utara untuk merasakan jera atas kepemimpinan Agung Ilmu Mangkunegara. Ketiadaan manfaat yang berasa dari pemerintah daerah, menguatkan tekad beragam lapisan masyarakat disana untuk tidak jatuh ke lubang yang sama. Belum lagi beragam soalan yang mendera.
Semenjak resmi menjabat sebagai bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara, seperti terlena dengan buay tahta, sehingga ia lupa jika posisinya itu merupakan amanat dari kepercayaan masyarakat yang telah rela memilihnya.
Jelang pemilihan kepala daerah Lampung Utara, kembali Agung Ilmu Mangkunegara muncul sebagai calon petahana. Kepada masyarakat, ia menebar sejuta retorika yang membius dan menghanyutkan masyarakat dengan janji-janji manis.
Dihadapan konstituennya, Agung Ilmu Mangkunegara menjelma sebagai sosok Ksatria Piningit yang disetiap sisinya seolah-olah bisa menjamin kesejahteraan, kemaslahatan dan kemakmuran bagi Kabupaten Lampung Utara.
Padahal, selama satu periode memimpin Kabupaten Lampung Utara belum ada satupun gereget laju pembangunan yang bisa dirasakan masyarakat. Bahkan cenderung ketidakmampuannya dalam menjadi leader terlihat dari banyaknya huru-hara yang terjadi sepanjang tahun 2017 lalu.
Mulai dari persoalan pembangunan patung yang cenderung memalukan, hingga unjuk rasa para rekanan yang menggeruduk Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Utara karena menuntut keadilan atas kedzaliman yang mereka terima. Realita lain adalah menjelmanya para kepala SKPD menjadi sosok yang ‘digdaya’ lantaran mendapat perlindungan atau merasa kerabat dari kepala daerah disana.
Mengetahui sederet kejadian memalukan itu saja, seharusnya masyarakat Lampung Utara bisa mengevaluasi bagaimana sosok Agung Ilmu Mangkunegara menjalankan roda pemerintahan di bawah kendalinya.
Kini, Agung Ilmu Mangkunegara, tanpa malu kembali mengajukan dirinya sebagai calon kepala daerah. Tapi apakah masyarakat Lampung Utara bersedia secara sukarela untuk jatuh ke lubang yang sama?
Bahkan meski terus di bantah oleh Agung Ilmu Mangkunegara, kenyataan jika saat ini Kabupaten Lampung Utara tengah mengalami kebangkrutan makin mengarah kepada kenyataan. Dana bagi hasil dan uang dari pusat, yang digadang-gadang sebagai juru selamat, secara tidak langsung membenarkan jika kondisi APBD Lampung Utara telah mengalami kepailitan.
Kondisi demikian secara gamblang bisa disaksikan oleh masyarakat jika sebenarnya pengelolaan dana APBD Lampung Utara sama sekali tidak terkontrol. Atau mungkin sebagian besar dana APBD itu digunakan untuk menombok hutang kepada para pemborong yang sebelumnya menggeruduk Dinas PUPR setempat.
Dari sederet persoalan itu, belum lagi jika membahas persoalan korupsi di Kabupaten Lampung Utara. Sudah seperti jualan garam, tindakan pejabat yang korup disana sudah dianggap biasa dan lumrah-lumrah saja. Mereka para terduga pelakunya juga seperti tanpa malu melancarkan aksi tercela tersebut.
Sejatinya, korupsi merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan hambatan terhadap setiap pertumbuhan dan kemajuan peradaban pembangunan bangsa. Praktik korupsi pada dasarnya tidak hanya menyangkut masalah kerugian negara dan pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut perampasan hak sosial rakyat dan merusak tata kelola pemerintahan.
Korupsi timbul karena mentalitas dan sikap keserakahan yang muncul ketika ada sebuah kesempatan dan kebebasan dalam menentukan kebijakan.
Begitu banyak pembangunan di Lampung Utara yang terhambat, karena mentalitas para pejabat publik yang korup dan memiliki monopoli tersendiri terhadap kekuasaan penyalagunaan anggaran dalam pembangunan daerahnya.
Sehingga, tidak jarang ditemukan banyak anggaran dan belanja kebutuhan pembangunan daerah yang diselewengkan atau diputuskan secara sepihak demi memuluskan tindakan korupsi yang dilakukan. Selain itu, suap menyuap proyek-proyek pembangunan pun kerap memberikan sebuah stimulus untuk para pejabat daerah dalam mengesahkan peraturan dan perijinan yang memberikan keuntungan lebih secara ekonomi serta politik terhadapnya. (*)


Share
  • 53
  •  
  •  
  •  
  •  

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here