Home Pringsewu Hukum

Ada Penyamun Dirumah Rakyat Pringsewu, Diduga Milyaran Paket Swakelola Dikorupsi

70
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Pringsewu - Kegemparan dan Hiruk akan terdengar dari Gedung DPRD Kabupaten Pringsewu, modus operandi oknum penyamun yang selama ini melancarkan aksi Korup segera usai. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD senilai Rp.3.882.000.000,-. Untuk membiayai 47 paket swakelola tahun 2019 milik sekretraiat Kabupaten Pringsewu, terindikasi dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

Berdasarkan data yang ada dimeja redaksi dan pengakuan Narasumber, menjelaskan, APBD milik Sekretariat dewan Pringsewu di Korupsi.

Bayangkan saja dan bisa dilihat sebanyak 47 paket swakelola tahun 2019,realisasinya ngawur, mark-up anggaran," cetusnya.

Sumber juga menambahkan, selama tahun 2019 pihak sekretariat dewan setempat, menggunakan APBD hanya untuk mendapatkan keuntungan saja.

"Mana ada perdulinya mereka dengan masyarakat kabupaten Pringsewu seperti kegiatan Peningkatan Disiplin Anggota DPRD dengan perhitungan Penginapan (5 org x 2 kl x 3 mlm) yang menelan anggaran Rp. 221.840.000,-. Kegiatan ini gak masuk akal sebab dalam realisasinya kegiatan ini hanya menghabiskan Anggaran 60.000.000,-. Dengan perhitungan 1 anggota dewan mendapatkan uang perjalanan perhari 1.000.000,-. Lalu untuk penginapannya 1.500.000,-. Untuk semalam Dan tiket pesawat pulang pergi," katanya.

"Tinggal dikalikan saja maka sisa anggaran tersebut kemana, atau memang sengaja kegiatan ini dikondisikan dari pengesahan anggaran saat itu, dan hampir seluruh kegiatan memakai pola modus Mark-up," tambahnya.


Kemudian lanjutnya, untuk kegiatan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Belanja Perpustakaan Rp.794.700.000,-. Dalam kegiatan ini pihak sekretariat mengkesampingkan cara yang benar dalam melakukan  Pemeliharaan bahan perpustakaan. Sebab disinyalir bahan-bahan baku untuk melakukan pemeliharaan menyalahi aturan. Sehingga sudah terlihat kecerobohan awal akhirnya berdampak kepada fungsi adanya Pemeliharaan.

"Fungsi melindungi, fungsi pengawetan, fungsi kesehatan,fungsi pendidikan,fungsi kesabaran, fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi keindahan. Semua tidak tertata, hanya untuk mendapatkan keutungan dari kegiatan ini," sebutnya.

Terus sumber, untuk kegiatan lainnya semua menyalahi aturan main.

"Saya tau siapa biang keladinya, tapi tak usah saya sebut, karena kan ada aparat penegak hukum laporin aja dan bukan kali pertama atau hanya tahun 2019 ini dari tahun ketahun kayanya memang begitulah pola mainnya," papar sumber.

Edisi mendatang akan terus dikupas. (HADI SYAPUTRA)