Home Lampung Utara Hukum

Anggaran Carut Marut

390
0
SHARE
Fhoto dok : ilustrasi

Handalnews.id, Lampung Utara - Filosofi APBD adalah milik rakyat dan merupakan urat nadi pembangunan daerahyang bertujuan menyejahterakan rakyat, dan dipastikan harus terkelola dengan baik, tertib, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Sejauh ini yang dapat kita amati, seperti di Sekretariat Pemda Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dari 9 Bagian 1 Badan.

Kuat dugaan dari salah satu 9 Bagian tersebut, diduga seperti Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, tahun 2020, melakukan dugaan Penggelapan Anggaran senilai Rp 288 juta.

Menurut Pengakuan dari "Candra" selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa saat di konfirmasi oleh wartawan koran ini di ruang kerjanya (5/3), terkait adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam kegiyatan sebanyak 32 paket penyedia tahun 2020.

Seperti kita ketahui, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, pada tahun 2020, melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Swakelola untuk Menunjang Kegiyatan di Badan tersebut. Di realisasikan anggaran dengan total sebesar Rp 612 juta, guna membiayai paket penyedia dengan total 32 paket. Yang menjadi dugaan adaya Indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme dari kegiyatan tersebut seperti: - Pengadaan Personal Komputer Rp 90.080.000, diduga kegiyatan tersebut tidak sepenuhnya di laksanakan, modus culas yang digunakan dengan cara mengganti MOS hingga papan Ketik nya saja, komputernya hanya di Bersihkan, agar terlihat seperti Baru.
- Biaya Colocotion Server Rp 72.000.000.

Kegiatan tersebut di duga Fiktip. Tidak sampai disitu, seperti kegiyatan Swakelola untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, yang di pecah menjadi 5 paket dengan total Rp 86.780.000. Diduga tidak sepenuhnya di realisasikan, sesuai pengakuan dari salah satu sumber, bahwa mereka tidak pernah menerima, iya menambahkan, " kami hanya menerima gajih Perbulan saja. Paling kami di beri duit untuk makan saja. Tegasnya.

Betapa tercengangnya. Saat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Candara, mengatakan, bahwa anggaran yang sebenarnya adalah Rp 900 juta. Ucapnya. Kepada wartawan koran ini. Saat di konfirmasi terkait adanya dugaan Korupsi.

Iya menjelaska bahwasannya kegiyan yang duga menjadi lahan korupsi oleh oknum yang ada di Bagian tersebut, seperti, Anggaran Honor untuk kalakesen tempat penitipan barang, honor pertama sudah dibagi sesuai SK nya masing masing, ucapnya.

Iya menambahkan, " seperti anggaran untuk SPPD semuanya diterik kembali, tegasnya. Dan dana modal sebesar Rp 150 juta, anggaran tersebut di belikan Meja Visi, Leptob, itu barangnya ada, ujarnya.Totalnya ada Rp 900 juta. Dan barangnya ada, Tutupnya ".

Dari hasil opserpasi dilapangan, baik leptob, meja visi yang menghabiskankan anggaran Rp 150 juta tersebut, kuat dugaan barang yang di sampaikan Candra selaku Kepala Bagian, diduga kuat kebohongan besar. Karna peralatan yang disampaikannya, tidak ada yang terlihat Baru, peralatan tersebut hanya di bersihkan, biyar nampak terlihat menjadi Baru saja. Contoh nya saja, anggaran yang di kelola mereka Rp 900 juta, namun yang di sampaikan ke laporan pengenggunaan anggaran hanya Rp 612 juta, dari itu saja, pihak Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, sudah melakukan Kebohongan besar, apa lagi dalam bentuk pengerjaan kegiyatan dilakukan Pengadaan Langsung oleh Bagian tersebut dapat diyakini bahwa masing-masing kegiyatan di duga jadi lahan oligarki oknum yang bersarang di Bagian tersebut.
Adanya dugaan itu pihak penegak hukum dinilai lamban menangani kasus korupsi disana, kuat dugaan adanya jalinan Cinta terhadap mereka.

Anggaran APBD adalah milik rakyat dan merupakan urat nadi pembangunan daerah?yang bertujuan menyejahterakan rakyat, dan dipastikan harus terkelola dengan baik. Hal ini akan terus di ungkap edisi mendatang.
(Red)