Home Tanggamus Hukum

Anggaran Covid-19 untuk Warga Meninggal Dikorupsi

350
0
SHARE
Ilusrasi

Tanggamus (Handal.News)-----Dugaan penyalahgunaan keuangan anggaran dana COVID-19, untuk meninggal dunia dikorupsi oleh para oknum Gugus covid-19 Kabupaten Tanggamus yang bersumber Dari Anggaran APBD,ODP, total keseluruhan  senilai Rp 54,83
 Miliar pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil penyelidikin yang sudah dilakukan pihak Koran ini dilapangan, telah ditemukan perbuatan melanggar hukum berkaitan dengan kegiatan
 anggaran Covid-19, Kementerian Sosial RI memberikan santunan kematian Rp 15 juta per orang pada ahli warisnya yang meninggal karena Covid-19. Hal itu di Sampaikan Langsung oleh Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kemensos, Drs. Asep Sasa Purnama di Graha BNPB, Jakarta Timur, Selasa (24/3/2020). Lalu.

Sedangkan Kabupaten Tanggamus total yang meninggal dunia ada 23 orang.
Seperti diketahui  Penghitungan Kabupaten Tanggamus saat ini yang Positif 458 orang, yang dinyatakan Sembuh 397 dan yang Suspek 20 orang.

Dari hasil Penyusuran di lapangan, seperti Santunan kematian untuk warga yang meninggal seharusnya menerima Bantuan yang diserahkan ke pada Ahliwaris senilai Rp 15 juta/orang. Namun dari hasil penelusuran dilapangan para Ahli waris dsri 23 orang yang meninggal akibat Wabah Virus Covid-19, mereka tidak menerima Bantuan tersebut, tegas mereka.

Adanya hal itu dan ditambah lagi adanya pengakuan dari Ahli Waris tersebut, diduga Pihak Gugus Covid-19 Kabupaten Tanggamus anggaran total senilai Rp 345 juta. Untuk 23 Masyarakat yang meninggal dunia, diduga Anggaran Tersebut di Korupsi.

Bila hal itu benar yang dilakukan para Oknum anggota Gugus Covid-19, disana, betapa Teganya, uang Kematiyan saja masih jadi Lahan Korupsi. Apa lagi Bantuan-bantuan lain, pasti tak luput dari para oknum Korup disana.

Padahal Upaya pemerintah menggelontorkan anggaran secara Darurat itu untuk penanganan pandemi covid-19 yang kian bertambah pesat penyebarannya di tengah masyarakat.

Oleh karenanya perilaku para oknum tersebut sesuai dalam undang-undang nomor 20 Tahun 2001 JO, Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. yang ancamannya Seumur Hidup.

Masyarakat Tanggamus mengharapkan Pihak Penegak Hukum seperti POLRI, KAJARI,KPK untuk membongkar dugaan penyalahgunaan dana covid-19 secara profesional dan sampai ke akar-akarnya karena perilaku Para oknum tersebut sama sekali tidak manusiawi dan layak untuk dihukum berat.

Hingga berita ini diturunkan Pihak pihak terkait belum dapat diminta keterangan adanya dugaan Korupsi anggaran Kematian akibat virus Covid-19, namun hal ini akan terus di ungkap pada edisi mendatang. (Red)