Home Tanggamus Hukum

Anggaran Rp 21 Miliar Diduga Jadi Lahan Korupsi Kepala BPBD Tanggamus

141
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Tanggamus - Secara umum, objek korupsi yang terjadi di daerah berasal dari dana APBD, akhir-akhir ini korupsi dana APBD di daerah banyak terjadi, lantaran kewenangan para oknum Yang pejabat yang di lindugi perannya oleh pemangku  kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Disisi itulah para oknum koruptor melenggang lenggang kangkung, lantaran kualitas peradilan dan penegakan hukum masih terbilang lemah.

Kabupaten Tanggamus dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bagi kinerja lembaga penegak hukum. Terjadinya tindak pidana korupsi disektor Badan Penanggulangan Bencana  Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus selain akan menjadi cermin buram, bahkan menambah kurang nya Klkepercayaan masyarakat disana kepada penegak Hlhukum yang di nilai tidak adanya penindakan tegas, walaupun banyaknya laporan mau pun informasi yang di lansir dari media masa adanya dugaan korupsi di sektor pemerintahan disana, terkesan penegak hukum disana tutup mata.

Seperti diketahui anggaran yang di kucurkan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tahun 2020, ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanggamus senilai Rp 21 milyar, untuk pembiayaan Kegiatan sebanyak 23 Paket Peroyek.

Besaran Anggaran yang di kelola Dinas BPBD, justru hal itu membuat para oknum-oknum disana, menjadikan anggaran tersebut lahan korupsi.

Seperti kegiatan yang di kerjakan oleh PT. Purnama Karya, dengan Besaran Pagu Anggaran Rp 4.222.350.000,00, miliar. Untuk pembangunan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tanggul Pengaman Sungai Way Kiluan (kiluan -kelumbayan).

Dari hasil penyelusuran dilapangan, dan info dari beberapa keterangan masyarakat disana pengerjaan tersebut dikerjakan oleh Pihak Rekanan/kontraktor, terkesan asal-asalan.

Menurut warga sekitar mengatakan kepada wartawan Koran ini, bawasannya dalam proses pengerjaan dalam pengecorannya, pihak Proyek menggunakan pasir bercampur lumpur, yang seharusnya memakai batu split, justru diganti dengan Batu krokos.

Seperti diketahui, bila pasir bercampur lumpur, yang sudah pasti berkurangnya pasokan Semen. Namun kualitasnya tidak mendapatkan hasil yang Maksimal, maka Kekuatan Kontruksi akan semakin Kecil.

Begitu juga sebaliknya bila Agregat/Batu, mereka menggunakan Batu Krokos, pihak kontraktor tidak memerlukan Batu/agregat lebih sedikit dari pada mereka menggunakan batu Split, namun pembangunan nya akan menghasilkan Beton berkualitas Rendah.

Culasnya perilaku para oknum kontraktor tersebut, lantaran besaran Setoran yang di Patok oleh Pihak Dinas BPBD, Akhirnya Rekanan melakukan berbagai cara untuk mencari ke untungan Sebesar besarnya. Tanpa memikirkan Kualitan bangunan tersebut. Adanya hal itu, siapa yang di rugikan, tentusaja Masyarakat.

Kesempatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana, Ediyan M. Thoha, untuk memimpin. Hasilnya, tak banyak yang berhasil mengendalikan kekuasaan, bahkan tak sedikit juga yang malah menyelewengkan kekuasaannya. 

Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Kabupaten Tanggamus Ediyan M. Thoha, saat dikonfirmasi, mengatakan dirinya akan koordinasi terlebih dahulu dengan bawahan nya.

"Saya akan berkoordinasi dulu dengan bawahan saya," ucap Ediyan singkat, Senin (30/11/2020).

Adanya hal ini, diharapkan Aparat Hukum Tanggamus Dapat memeriksa adanya dugaan Korupsi yang di lakukan pihak rekanan yang diduga bekerja sama dengan oknum Dinas BPBD. 
Hal ini akan terus di ungkap pada edisi mendatang. (Red)