Home Pesawaran Hukum

Aparat Pulbaket, Banyak Oknum Terseret Dugaan Kasus BPNT Pesawaran Milyaran Rupiah

609
0
SHARE
Poto Dok : Ilustrasi

Handalnews.id, Pesawaran - Dugaan kongkalikong dan pelanggaran penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kabupaten Pesawaran bernilai Milyaran Rupiah per bulan, menemukan fakta-fakta baru, sehingga aparat penegak hukum dituntut untuk melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

Diduga selain oknum Dinsos Kabupaten Pesawaran, keterlibatan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam penyediaan bahan pangan juga mencuat.

Salah satu sumber mengungkapkan, bahwa salah seorang TKSK Way Lima, Komari selain menjadi pendamping juga "Nyambi" sebagai tangan kanan penyalur salah satu bahan pangan bernama Syahril yang juga seorang PNS di Bandar Lampung.

"Dia (Komari-red) juga jadi tangan kanan Syahril untuk menyalurkan beras di kecamatan Way Lima dan di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pesawaran " tegasnya, Jumat (7/8/2020).

Hal ini tentunya menambah catatan buruk penyelenggaraan BPNT di Kabupaten Andan Jejama. Jumlah dana bantuan yang besar diduga menjadi lahan empuk bagi oknum Dinsos dan TKSK untuk meraup keuntungan guna memperkaya diri sendiri.

Saat dikonfirmasi, Komari menampik tudingan tersebut, dia mengatakan bahwa dirinya merupakan pendamping, hanya saja pernah suatu waktu rumahnya dijadikan tempat pengepakan karena gudang di CV Indah makmur penuh.

"Saya pendamping, bukan penyalur, cuma dulu pernah ngepak komponen lain seperti sayuran dirumah saya akibat gudang CV Indah Makmur penuh," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, hak masyarakat penerima BPNT di Kabupaten Pesawaran yang sejatinya bernilai Rp.200.000,- per KPM di sunat jumlahnya oleh oknum suplayer.

"Bisa dihitung bang, bulan kemarin 1 KPM dapat beras 12kg, kacang ijo seperempat kilo, buah pir setengah kilo, telur 1 kilo dan kentang setengah kilo, ya sudah saya hitung paling mahal 150ribuan lah, dari dana itu kami cuma dapat Rp.5.000,- ya itu keadaannya," ungkap salah seorang pemilik E-Warong di Kecamatan Gedong Tataan.

Dijabarkan olehnya, beras serupa berkisar antara Rp.9000,- sampai Rp.9500,-/kg 12 kg menjadi Rp. 114.000,-
Kacang hijau seperempat kg Rp.5000,- , buah pir setengah kg Rp.10.000,- telur 1kg Rp.23.000,- kentang setengah Rp.10.000,- ditotal Rp.162.000,- dipotong fee E-Warong Rp. 5000,-. Jadi total Rp. 167.000,-

"Bisa dibayangin bang, ada sisa Rp.33.000,- per KPM, kalau kami cari barang sendiri bisa sangat membantu kami dan mungkin bisa kami tambahkan bahan pangan ke masyarakat," jelasnya.

Keluhan juga dirasakan KPM di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon. Menurutnya, apa yang diterimanya sama persis dengan apa yang diterima KPM di Kecamatan Gedong Tataan, bahkan dirinya harus membayar Rp.10.000,- dengan alasan transport pengambilan paket.

"Sama saja mas, 12 kilo beras, pir kecil kecil 3 buah, kacang ijo seperempat kilo, kentang setengah kilo dengan telur 15 butir," tutur dia saat ditemui di kediamannya.

Diduga ada sejumlah setoran yang diberikan oleh suplayer kepada oknum di Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran, hal tersebut dikuatkan oleh pernyataan TKSK BPNT Gedong Tataan Sarwanto saat dikonfirmasi Handal-News yang menyatakan salah satu suplayer dicabut izin operasinya diganti suplayer lain karena Kepala Dinas Sosial yang lama sudah diganti karena pensiun.

"Saya tidak faham kalau masalah itu, bisa tanya langsung ke supliernya, karena tugas TSK hanya mendata, dan juga sekarang kepala Dinas Sosial sudah ganti," terangnya.

Menurutnya keberadaan suplayer di program BPNT sudah melalui persetujuan pihak dinas Sosial Kabupaten Pesawaran.

Sementara itu mantan Kepala Dinas Sosial Yulizar ketika dikonfirmasi mengatakan dirinya sedang di Bogor dan Kepala Dinas Sosial bukan dia lagi.

"Saya lagi di Bogor silakan konfirmasi ke Plt Dinas Sosial, karena saya tidak menjabat lagi, atau konfirmasi saja langsung ke Koordinator daerah," ujarnya, melalui telpon seluler, Senin (3/8/2020).

Sedangkan Koordinator Daerah Kusniati menjelaskan untuk pemasok Program sembako di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran adalah, Rumah Pangan Kita (RPK), Mitra Tama dan CV Setia Mujirahayu Sentausa (CV. SMS).

"Seingat saya itu mas, coba nanti tanya dengan pendamping di kecamatan masing-masing," sebutnya.

Penelusuran Handalnews.id, di 11 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran, permasalahan tersebut ternyata tidak hanya terjadi Kecamatan Gedongtataan dan Negeri Katon namun di Kecamatan Way Lima, bahwa sembako yang diterima setiap KPM, tidak sesuai dengan jumlah nominal yang telah ditentukan dari kementrian sosial, lain lagi yang di Kecamatan Kedondong, selain sembako tidak sesuai dengan nilai rupiah yang ditentukan, banyak KPM yang tercatat dan memiliki kartu sebagai penerima namun saldo nya selalu kosong.

Kemudian Handalnews.id mencoba untuk mengkalkulasikan jumlah sisa dana bantuan yang diberikan supplier, jika diambil rata rata Rp.30.000,- saja per KPM dikalikan jumlah KPM yang bertransaksi sesuai data dibulan Juni 2020, 38.375 KPM se-Kabupaten Pesawaran, ada dana Rp.1.151.250.000,- (1,15 Milyar), perbulan hak KPM dan E-Warong menguap kepada supplier yang ditunjuk oleh Dinas sosial Kabupaten Pesawaran.

Tentunya keberadaan supplier perlu menjadi catatan dan bahan evaluasi sehingga tujuan Pemerintah pusat untuk mensejahterakan KPM maupun pelaku usaha mikro dan kecil (E-Warong) bisa terwujud.  (Ismail)