Home Tanggamus Hukum

APBD 24 Milyar Dinkes Tanggamus Terancam

344
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Taufik Terlibat Sederet KKN

Handalnews.id, Tanggamus - Melihat keterlibatan Taufik Hidayat selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. dalam Dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019. Ternyata menimbulkan persepsi bahwa APBD tahun 2020 senilai Rp. 24.272.000.000,-. Milik Dinas setempat, terancam Dikorupsi. Sebab rencana mengeruk setiap nilai anggaran dari setiap paket sudah mulai berjalan.
Berdasarkan pengakuan Narasumber, menjelaskan, APBD tahun 2020 untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus senilai Rp. 24.272.000.000,-. Terancam dikorupsi oleh oknum penyamun yang bersemayam disana.

"Itu sudah mulai ada kecurangan dalam pengelolaan APBD 2020, maka aparat penegak hukum harus ekstra untuk memantau realisasi kegiatan yang hendak dilaksanakan baik paket swakelola ataupun penyedia," kata sumber.

Lanjutnya,tahun 2019 total keseluruhan anggaran yang diterima pihak Dinas Kesehatan Tanggamus untuk paket penyedia  senilai Rp. 13.097.000.000.

“Adanya setoran proyek sebesar 10 persen dari setiap paket berdampak kepada realisasi kegiatan yang tidak mengacu kepada Rancangan Anggaran Biaya”,tegasnya.

Dia juga menambahkan, Kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak pemborong  hampir rata-rata Gagal.

"Secara Global fakta yang tersaji dilapangan kegiatan tidak ada yang mengacu kepada Rancangan Anggaran Biaya (RAB) seperti, Pengadaan puskesmas ambulance double garden Rp. 580.000.000,-. paket pengadaanya di mark-up 30 persen.  untuk mendapat keuntungan yang berlipat pihak Pemborong mengakali,  Mulai dari pengadaan Sirine ambulance yang tidak sesuai, lalu didalam ambulance tidak ada alat spot jantung dan peralatan lainnya," ujarnya.

Terus sumber, Pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah senilai Rp.450.000.000,-.  Dalam kegiatan ini kuat Dugaan pihak pemborong tidak mengurus surat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Padahal  jika tidak ada AMDAL tentu sangat berbahaya bagi masyarakat yang berada didekat pembangunan IPAL.

“Selain masalah tidak ada AMDAL, realisasi kegiatannya tidak sesuai Rancangan Anggaran Biaya (RAB) karena tabung regulatornya tidak hidup. bisa-bisa masyarakat terjanggit penyakit-penyakit wabah baru, Karena pengelolaan limbah banyak mengandung zat-zat kimia, jika air bekas limbah dimasukkan dalam bak penampung akhir lalu terjadi kebocoran, air limbah terserap masuk ke tanah, keluar ke mata air sumur masyarakat, apa yang terjadi," katanya.

Sumber berkata, Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kiluan Kecamatan Kelumbayan Barat senilai Rp.450.000.000,-. Lalu  Rehabilitasi puskesmas pembantu kejadian lom kecamatan cukuh balak senilai Rp.360.000.000,-. dan Perluasaan penambahan ruang puskesmas negara batin kecamatan kota agung senilai Rp.650.000.000,-.

"Dari ke-tiga paket penyedia tersebut Dalam  realisasi  kontruksinya “ngawur”, sebab pelaksanaan pekerjaan menggunakan bahan material mutu rendah. Atap menggunakan rangka baja Multi roop yang semestinya multi pasir , Ketinggian gunung-gunung ditambah hanya setengah meter dari bangunan yang lalu, Keramik menggunakan keramik putih, kayu kusen jendela hanya sebagian yang diganti itupun diganti dengan kayu racuk, bahkan gajih tukang yang dianggarkan Rp.30.000.000,-. Hanya direalisasikan kurang lebih Rp.10.000.000,-. Para  tukang yang melaksanakan kegiatan belum terlalu ahli dibidangnya maka mereka mau mengerjakan dengan upah yang minim,”ujarnya.

Sumber juga memaparkan, kegiatan paket penyedia yang dilaksanakan sudah dikondisikan, pihak pemborong dan pihak Dinas kongkalikong dengan pihak LPSE untuk mengkondisikan paket kegiatan.

“Setoran sudah diberikan, lelang hanyalah sebuah formalitas, sebab jika ada pihak ket-3 lainnya yang hendak mengikuti lelang pasti akan gagal verifikasi sebab kadar banditnya sudah diatu," paparnya. (Hanzon Harizal)