Home Bandar Lampung Artikel

Apresiasi Kinerja KPK " Tak Banyak Berkicau " Selamatkan Uang Negara

194
0
SHARE
Foto dok: HandalNews.id

HandalNews.id - Pimpinan SKM Handal Lampung, Hengki Saprizal SE, memberikan apresiasi terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga antirasuah yang dipimpin Firli Bahuri,
“Tidak banyak berkicau, tapi banyak memberi hasil dan menyelematkan uang negara.
 
Menurut Hengki, " ini kerja kolektif kawan-kawan di KPK yang berhasil menyelamat uang negera merupakan sebuah prestasi. Apalagi, mereka melakukannya demi bangsa dan negara. Katanya saat di wawancara di Kantor SKM Handal Lampung 23/9/2021.
 
Hengki menambahkan "Selain menyelematkan potensi kerugian, KPK juga melaporkan telah menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara senilai Rp 120,3 miliar.

Rinciannya, Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi Rp 14 miliar, Uang hasil sitaan Tindak Pidana Korupsi Rp 54,4 miliar, Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Rp 19,8 miliar, Uang hasil sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang Rp 18,5 miliar, Uang hasil lelang Tindak Pidana Korupsi Rp 3,3 miliar, Gratifikasi Rp 2,9 miliar, dan Jasa Giro Rp 7 miliar.
 
Firli Bahuri terpilih secara bulat sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 oleh Komisi III DPR pada Jumat (13/9/2019).

Iya mendapat suara terbanyak dengan 56 suara. Ia dipilih oleh seluruh anggota Komisi III DPR yang mengikuti voting.
 
"Berdasarkan diskusi, musyawarah dari seluruh perwakilan fraksi yang hadir menyepakati untuk menjabat Ketua KPK masa bakti 2019-2023 sebagai ketua adalah Saudara Firli Bahuri," ujar Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat memimpin voting dalam rapat pleno pemilihan ketua KPK periode 2019-2023 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
 
Ketidak tebang pilihan dapat dilihat dengan membidik dan menjerat Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin jadi pesakitan dalam dugaan Korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung," 
 
Menurut Hengki, penegak Hukum yang ada di Provinsi Lampung, ini haruslah dihukum dengan hukuman yang pantas dan layak, seperti halnya dalam Undang-undang yang mengatur tentang Korupsi diantaranya yaitu undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999, undang-undang no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang no. 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Dampak Negatif Korupsi menunjukan tantangan serius dalam membangun ketahanan nasional. 
 
Cara mengatasinya adalah dengan mensosialisasikan lebih keras lagi tentang korupsi agar lebih menyadarkan lagi apa dampak negatif dari korupsi. Karena menurut saya perubahan dari dalam diri sendiri merupakan hal yang dapat mempengaruhi lebih besar untuk diri manusia daripada hal lain apapun.

Dengan pengetahuan mengenai korupsi setiap orang akan menyadari betapa merugikannya tindakan korupsi. Dan mugkin juga penegakan hukum yang tegas juga dapat menjadi hal yang dapat menakuti setiap orang agar tidak pernah mencoba untuk melakukan korupsi. Tutupnya.