Home Tanggamus Hukum

Arah Pemberantasan Korupsi di Tanggamus Dinilai Lemah

402
0
SHARE
Foto dok: ilustrasi handalnews.id

HandalNews.id, TANGGAMUS - Arah pemberantasan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Tanggamus dinilai lemah. Bahkan disinyalir tidak jelas selama beberapa tahun terakhir.

Indikasinya, terdapat beberapa dugaan penyimpangan dalam realisasi penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) namun tidak ada kejelasan hukum.
 
Pola-pola lama berupa pengulangan penganggaran pengadaan proyek, acara mubazir, hingga perjalanan dinas luar daerah – kegiatan kunjungan kerja luar daerah yang tak bermanfaat muncul saat penganggaran.
 
Pemborosan itu terlihat khususnya pada APBD 2021ini, berdasarkan analisa data yang diperoleh dari berbagai sumber, diduga dari keseluruhan anggaran paket belanja dan berbagai kegiatan sekretariat DPRD Tanggamus Rp58,146 Miliar terdapat inefisiensi.
 
Pemborosan itu diantaranya diduga berupa program yang didesain dengan anggaran yang melebihi standar, duplikasi program, dan ketidak-sesuaian antara tugas pokok dan fungsi sekretariat DPRD Tanggamus.
Dari anggaran sebanyak Rp. 58,146 Miliar yang diduga melebihi standar tersebut khususnya yang dialokasikan untuk 492 kegiatan APBD dalam rincian:
 
- Perjalanan Dinas Luar Daerah Anggota DPRD dan Staf (Jawa Barat, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Yogyakarta, Staf Ke DKI Jakarta, dan Kota Batam) Rp 16.664.594.000.
 
- Perjalanan Dinas Pimpinan DPRD Luar Daerah (Batam, Jawa Barat, Jawa Timur, Jogja, Kalimantan Timur, manado, NTB, Banten, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, DKI Jakarta, Rp 2.946.956.000.
 
- Transport Peserta Sosialisasi
   Rp 5.400.000.000.
 
- Belanja Makan Minum Kegiatan Sosialisasi Perda Rp 1.080.000.000.
 
- Honoraium Narasumber
  Rp 756.000.000.
Hingga seperti anggaran Belanja dan Langganan Koran/Advetorial untuk Koran harian maupun mingguan yang dipecah menjadi 16 paket kegiyatan dengan total anggaran senilai Rp7.036.800.000. Pun Takluput oleh para oknum-oknum tersebut.
 
Tentunya alokasi anggaran diatas terlalu mahal, sehingga dinilai itu pemborosan dan sangatlah tidak adil. Pembagian anggaran seperti ini bisa menyakitkan hati rakyat.
 
Pasalnya, sekretariat DPRD Tanggamus mengalokasian APBD lebih banyak tersedot untuk belanja rutin dari pada pembangunan. hal ini menunjukkan bahwa orientasi pihak sekretariat DPRD Tanggamus lebih mengutamakan kepentingan belanja aparat dibanding untuk pembangunan rakyat disana.
 
Perilaku korupsi APBD adalah tertutupnya akses informasi yang berkaitan dengan dokumen APBD, sehingga luput dari pengawasan publik.
 
Kenyataan ini sering terjadi, karena aparat masih memegang paradigma bahwa dokumen APBD adalah sesuatu yang sifatnya adalah rahasia negara dan tidak semua orang bisa mengakses informasi tersebut. Ironisnya, masyarakat tidak pernah diberi kesempatan untuk mempelajari dan menganalisis berbagai kebijakan yang dibahasakan dalam bentuk anggaran.

(Redaksi)