Home Lampung Selatan Hukum

Arsad Mesti Tanggung Jawab, APBD Dispertakan Lamsel Dikorupsi

276
0
SHARE
Ilustrasi

Lamsel (Handal-News) Arsad selaku Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan, Mesti tanggung jawab atas masalah Dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 yang dikucurkan untuk instansi tersebut.

Berdasarkan pengakuan Narasumber,menjelaskan, tahun 2020 pihak Dinas Peternakan merealisasikan 3 paket kegiatan penyedia. "3 paket tersebut ialah Pengadaan Sapi di 10 Kecamatan Nilai : Rp600.000.000,-. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Ayam Buras di 120 Kelompok Nilai : Rp2.682.030.000,-. Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pengadaan Itik di 100 Kelompok
Nilai : Rp1.773.780.000,-.",katanya.


Dia juga menambahkan, dalam realisasi kegiatan-kegiatan tersebut semua diKorupsi dengan modus permainan Setoran. " Pihak pelaksana memberikan setoran kepada oknum Dinas. Arsad selaku Kepala Dinas harus tanggung Jawab ",ujarnya.


Lain pihak Tim Handal Lampung Beraliansi dengan Lembaga GRAK melayangkan surat kepada Pihak Dinas Peternakan, Dengan penjabaran isi Surat sebagai Berikut :

1. Dalam kegiatan pengadaan Sapi di 10 kecamatan, pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyertakan spesifikasi Sapi harus sehat dan terbebas dari penyakit hewan strategis yang diperkuat dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas setempat; Sapi harus bebas dari segala bentuk cacat fisik dan cacat organ reproduksi; Sapi peranakan Ongole betina memiliki ambing dan organ reproduksi normal; Sapi berasal dari wilayah sumber bibit Sapi Peranakan Ongole (PO).

2. Selain itu, untuk pengadaan Sapi juga disertakan spesifikasi khusus lainnya seperti, Sapi Betina; Warna Putih/Abu-Abu; Umur 18-24 bulan; Tinggi pundak minimal 115 Cm.

3. Dalam kegiatan pengadaan Ayam Buras yang diserahkan bagi 120 kelompok, disertakan spesifikasi umum seperti, jenis Ayam Buras; Ayam harus sehat, lincah dan tidak cacat fisik; Telah di vaksinasi AI; Harus bebas dari penyakit menular yang diperkuat dengan surat keterangan dari dinas terkait asal ternak; Bebas dari penyakit AI yang dibuktikan adanya test sampel darah dari laboraorium terakreditasi.

4. Untuk pengadaan Ayam Buras juga disertakan pula spesifikasi khusus seperti umur minimal 3 bulan; Ayam Jantan-Ayam Betina.

5. Untuk pengadaan Itik juga disertakan spesifikasi seperti jenis Itik lokal; Itik harus sehat, lincah dan tidak cacat fisik; telah divaksinasi AI; Itik harus bebas dari penyakit hewan menular yang dipekuat dengan surat keterangan kesehatan hewan dari dinas terkait asal ternak; bebas dari penyakit AI dibuktikan dengan adanya test sampel darah dari laboratorium teraksreditasi.

6. Pengadaan Itik juga disertakan spesifikasi khusus seperti umur minimal 3 bulan; Itik Jantan-Itik Betina
 

Dari hal yang disampaikan oleh sumber Tim Handal Lampung Melakukan Ovservasi menemukan beberapa kejanggalan dalam realisasi kegiatan dimaksud yang berpotensi mengarah kepada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

8. Selain berpotensi KKN, dari hasil observasi diketahui juga jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut sangat tidak efektif dalam mengembangkan potensi peternakan di Kabupaten Lampung Selatan secara umum, lantaran dalam realisasinya sarat dengan masalah yang akhirnya menghambat tujuan daripada program tersebut.

9. Kami juga menduga jika pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan sengaja melaksanakan kegiatan tersebut demi meraup keuntungan pribadi maupun golongan yang sama sekali tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat.

10. Dugaan lainnya yang kami temukan adalah harga satuan pengadaan Sapi yang disalurkan kepada kelompok tani juga sangat tidak relevan lantaran terindikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan keuangan Negara hingga ratusan juta Rupiah.

11. Selain itu akibat daripada kelalaian pengawasan dari pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Bantuan Sapi yang disalurkan kepada kelompok tani justru diperjual-belikan. Dari pengakuan salah seorang kelompok tani disebutkan jika pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan hanya mengawasi keberadaan Sapi bantuan itu salama satu tahun anggaran.

12. Kelalaian yang dilakukan pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan semakin memperparah kerugian akibat kegiatan bantuan Sapi tersebut.


Hingga Berita ini dilansir Arsad selaku Kepala Dinas Belum memberikan tanggapannya. Tunggu Edisi Mendatang. (RED)