Home Tanggamus Hukum

Bagian Kesra Tanggamus Dikorupsi, Arpin Tumbalkan Sekda

496
0
SHARE
Fhoto dok : Ilustrasi

Handalnews.id, Tanggamus - Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemerintah Kabupaten Tanggamus, Arpin, menumbalkan Sekda setempat atas masalah dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 senilai Rp. 2.741.000.000. yang diperuntukan untuk bagian tersebut.

Kata Arfin saat dikonfirmasi diruang kerjaanya prihal masalah KKN, mengatakan, APBD tahun 2020 untuk bagian kesra hanya sebesar Rp.1,7 miliar karena adanya Covid-19, kalau enggak percaya tanya sekda. Kata Arfin sembari menengok kiri.
Lain tempat Penegasan sumber, memaparkan, APBD tahun 2020 yang diperuntukan untuk Bagian Kesra sebesar Rp.2.741.000.000,-. “Anehkan kabag Kesra itu, masak kucuran dananya 2,7 Miliar kok malah dibilangkan 1,7 jadi kemana 1 miliarnya”, katanya tengok kanan.

Sumber menceritakan, bahwa dari total APBD tahun 2020 Rp. 2.741.000.000,-. miliar direalisasikan untuk 28 Paket Proyek, antaranya. Belanja Pemberangkatan Umroh Rp 1.787.500.000,-. Belanja Pemberangkatan Haji Rp.252.000.000,-. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rp.139.500.000,-. Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Rp.11.100.000,-. Belanja Pakaian Seragam Kegiatan Rp.11.100.000,-. Belanja Jasa Penceramah Rp.25.500.000,-. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Rp.24.000.000,-. Belanja Sewa Meja Kursi Rp 35.000.000,-. Belanja Sewa Tenda dan Panggung Rp.38.750.000,-. Belanja Sewa Sound System Rp.35.000.000,-. Belanja Makan dan Minum Kegiatan Rp.75.000.000,-.

Menurut Harpandi, selaku Ketua Lembaga Gerakan Anak Bangsa Anti Korupsi (GABAK) menjelaskan, hanya sebuah kebohongan belaka tanpa ada dasar yang berarti menghantarkan kita kepada suatu hal yang disebut Koruptor. Maka dari itu masyarakat harus memahami bagaimana semuannya bisa mengetahui karena adanya kata-kata bohong yang dilontarkan oleh oknum-oknum koruptor yang berdalih.

Kita tidak akan paham maka untuk memahami hanya Hukum yang harus bergerak untuk menyeret pelaku-pelaku koruptor yang telah semena-mena, menciptakan suatu kesengsaraan bagi rakyat. Kemudian dari pada itu hanyalah suatu nafas yang bisa kita hirup untuk membuat hukum agar bergerak. Semua hanya bisa kita serahkan kepada pihak aparat penegak hukum yang ada di Kabupaten Tanggamus.

Tapi apabila Hukum tidak bisa bergerak maka suara rakyat akan saya mewakili untuk menyampaikan dengan lantang bahwa kebohongan dibiarkan, maka inilah kebangkitan para tirani. (RED)