Home Tulang Bawang Hukum

Bongkar Aroma Korupsi PUPR TUBABA Rp 111,6 Miliar tahun 2020

323
0
SHARE
Fhoto dok : Ilustrasi handalnews.id

Handalnews.id, Tulang Bawang - Melihat cara kepemimpinan Iwan Mursalin. S.SI.M.M.
selaku Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dalam memimpin satuan kerja tersebut, menguatkan terjadi Indikasi dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dengan total senilai
Rp 111.602.000.000.- Untuk membiayai kegiatan paket penyedia, sebanyak 138 paket.

Dari 138 paket APBD itu modus Setoran Peroyek,Mark-Up menjadi cara paling jitu yang digunakan Oknum Koruptor yang bersembunyi di Dinas PUPR Tulang Bawang Barat ”
Hasil Pengamatan koran ini yang diduga adanya indikasi KKN yang sangat mencolok dari kegiatan 138 paket tersebut, seperti:
- Pembangunan Sarana Pendukung Kantor Bersama Rp 5.000.000.000.
- Pembangunan Gedung Kantor I tahap II Rp 2.800.000.000.
- Pembangunan Gedung Kantor II Tahap II 3.300.000.000.
- Pembangunan RTH Way Penyilean Rp 2.300.000.000.-
- Pembangunan RTH Tugu Batu (Panaragan) Rp 2.250.000.000.-
Dari beberapa aitem tersebut Tentunya dinilai Pemborosan.
Bahkan perlu menjadi bahan evaluasi bagi kinerja lembaga penegak hukum. selain akan menjadi cermin buram, bahkan menambah Kurang nya Kepercayaan Masyarakat disana kepada Penegak Hukum yang di nilai kurangnya Pengawan walaupun banyaknya Laporan mau pun informasi yang di lansir dari Media Masa adanya dugaan Korupsi di Sektor Pemerintahan disana, Bak seolah Penegak Hukum disana terkesan Tutup Mata.

Seperti yang di sampaikan warga sekitar kepada wartawan Koran ini, dalam proses pengerjaan dalam pengecorannya, pihak Proyek menggunakan pasir bercampur lumpur, Ucapnya.

Kuat dugaan hal itu dilakukan oleh para Kontraktor disana Lantaran besaran Setoran, yang di minta oleh Dinas, akhirnya pihak Rekanan melakukan berbagai cara untuk mencari ke untungan Sebesar besarnya. Tanpa memikirkan Kualitas bangunan.

Hingga berita ini di lansir, Iwan Mursalin,
selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, belum dapat di konfirmasi terkait adanya indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hal ini akan terus dikupas secara mendalam pada edisi mendatang.(Red)