Home Tanggamus Hukum

BOS SMKN 1 Talang Padang Sarat Indikasi KKN  

260
0
SHARE
Foto: Ilustrasi HandalNews

TANGGAMUS (HANDALNEWS) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp1.876.510.000 yang dikelola pihak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Talang Padang, Tanggamus, sarat dengan indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dari penelusuran awak media ini, indikasi KKN dana BOS sekolah tersebut nampak dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler, pembayaran honor serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. 

 
Selain itu, wabah pandemi Covid-19 yang menyerang negeri ini rupanya menjadi berkah tersendiri bagi Kepala SMK Negeri 1 Talang Padang, Jamnur Hardy, lantaran selama masa pandemi kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring yang makin memudahkan dirinya dalam menggerogoti anggaran tersebut untuk kepentingan pribadinya.
 
Bahkan sepanjang tahun 2020 hingga 2021 tidak jelas arah manfaat dana BOS yang diterima SMK Negeri 1 Talang Padang, dari penelusuran yang dilakukan barulah diketahui jika potensi KKN dana BOS di sekolah itu Nampak dalam kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler tahap 1,2 dan 3 dengan total anggaran mencapai Rp170 juta.
 
Lalu kegiatan pembayaran honor sebesar Rp229 juta, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah tahap 1,2 dan 3 dengan total anggaran mencapai Rp411 juta. 
 
Dari kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, meliputi pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan/atau jendela, lantai dan/atau fasilitas sekolah lainnya yang tidak lebih dari renovasi ringan yang sejauh ini diduga tidak pernah direalisasikan pihak SMK Negeri 1 Talang Padang.
 
Dari pengakuan warga disekitar sekolah, diperoleh keterangan jika selama masa pandemi SMK Negeri 1 Talang Padang jarang beroperasi dan baru-baru ini saja kembali melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah.
 
Terkait hal tersebut, Kepala SMK Negeri 1 Talang Padang, Jamnur Hardy, ketika dikonfirmasi mengaku jika kegiatan exstrakulikuler dikerjakan secara daring termasuk kegiatan Rohani.
 
Seperti diketahui, penyebab utama maraknya penyelewengan dana BOS adalah minimnya partisipasi dan transparansi publik dalam pengelolaannya. Pengelolaan dana BOS selama ini mutlak dalam kendali kepsek tanpa keterlibatan warga sekolah, seperti orangtua murid.
 
Padahal dana yang digelontorkan itu merupakan program pemerintah untuk membantu pihak sekolah dalam melakukan aktivitas belajar mengajar dengan maksimal. Selain itu, penyaluran dana BOS juga diharapkan dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia agar semakin berkualitas.
 
Namun dengan banyaknya penyelewengan dalam realisasinya, ditambah selama masa pandemi Covid-19 dan siswa mengikuti proses belajar mengajar secara daring, cita-cita untuk mencapai pendidikan yang berkualitas khususnya di SMK Negeri 1 Talang Padang sepertinya masih jauh panggang dari api, justru hal tersebut menjadi kesempatan bagi Kepala SMKN 1 Talang Padang dalam menyimpangkan anggaran untuk kepentingan pribadi. (Red)