Home Bandar Lampung Artikel

Bravo Kebebasan PERS 

133
0
SHARE
Foto: Hengky Saprizal

Penulis : Hengki Syafrizal
(Pemimpin Umum/Redaksi Handal Lampung) 
 
BANDAR LAMPUNG (HANDALNEWS.ID) Kebebasan pers dijamin UU No 40/1999 tentang Pers, bahwa kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
 
Penggalan kalimat diatas pasti sudah tidak asing lagi buat para pewarta yang ada di negeri ini, sepenggal kalimat itu juga yang menjadi denyut nadi para insan Pers dalam menjaga semangatnya sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif.  
 
Namun sebagaimana kenyataannya, sebuah ekspetasi memang tidak selalu sejalan dengan realitas yang ada, baru-baru ini saja jagad Pers Lampung dihebohkan oleh kejadian pengancaman pembunuhan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal terhadap Pemimpin Redaksi Media tintainformasi.com, Amuri Alpa. 
 
Bahkan karena kejadian itu, para juru warta dan penggiat anti korupsi di Provinsi Lampung bersatu dalam sebuah gerakan solidaritas mendesak pihak Kepolisian Daerah Lampung mengusut persoalan ini hingga tuntas. 
 
Dari kejadian ini juga diketahui jika, masih terdapat pihak-pihak yang kurang memahami soal tugas dan fungsi seorang wartawan maupun mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. 
 
Sebab jika merunut ikhwal perkara pengancaman tersebut yang disebabkan oleh pemberitaan mengenai dugaan proyek pembangunan jalan yang bermasalah yang ada di Lampung Selatan, maka dapat disimpulkan jika pihak rekanan pelaksana kegiatan maupun pihak dinas terkait belum memahami mekanisme kerja Pers sehingga masih melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang ada. 
 
Dari kejadian ini juga dapat dipahami jika masih ada pihak-pihak maupun oknum yang berupaya mengekang kebebasan Pers dengan melakukan berbagai macam intimidasi kepada para juru warta agar tidak lagi kritis dalam melakukan pemberitaan.  
 
Padahal kebebasan Pers adalah salah satu perwujudan dari demokrasi. Berkembangnya demokrasi suatu bangsa, itu ada peran strategis Pers di dalamnya, Pers penyampai pesan luas bagi publik dan mempertinggi kebudayaan berdemokrasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
 
Dengan demikian maka pihak Kepolisian Daerah Lampung harus segera mengungkap kasus ini hingga tuntas sampai keakarnya, serta mengungkan siapa aktor intelektual yang memberikan perintah pengancaman tersebut.
 
Jangan karena kasus ini dibiarkan berlarut dengan kinerja yang lamban akan menciderai rasa keadilan, serta membuat para pelakunya semakin besar kepala dan semakin menciderai kebebasan Pers di Lampung secara khususnya. (*)