Home Lampung Barat Hukum

Bupati Lambar Dituding Lakukan Pembodohon Massal

1137
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Gegara KKN, Disporapar Dan Bappeda

Handalnews.id, Lampung Barat - Dampak Dugaan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lampung Barat, Ikut dirasakan oleh Parosil Mabsus selaku Bupati Kabupaten tersebut.

Masyarakat Kabupaten setempat menuding Parosil  Diduga telah melakukan pembodohan massal Dikarenakan sikap “I do not want to know”  yang (dia) Lakukan terkait permasalahan Korupsi di Lampung Barat.

Padahal menurut masyarakat sekitar DuaTahun silam ketika parosil mencalonkan diri salah satu misinya ialah menciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Tetapi setelah Parosil menduduki Kursi nomor 1 dikabupaten yang berjuluk beguai jejama tersebut seolah lupa kepada janji yang pernah diucapkan.

Ditambah datangnya Gelombang suara rakyat, setelah pemberitaan yang dirilis Media Handalnews pada edisi lalu sontak menjadi viral dengan pemberitaan : http://www.handalnews.id/Handalnews/berita/patok-fee-proyek-realisasi-sembilan-paket-penyedia-disporapar-lambar-ngawur Dan http://www.handalnews.id/Handalnews/berita/indikasi-mark-up-60-paket-swakelola-milik-bappeda-lambar.

Berdasarkan pengakuan Narasumber, menjelaskan, Miliaran Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) tahun 2018-2019 yang dikucurkan untuk 2 Instansi tersebut dikorupsi,

“ tahun 2019  sebanyak 9 Paket penyedia senilai Rp.2.284.900.000,- punya Disporapar lalu 60 paket  swakelola senilai Rp.3.962.000.000,-  milik Bappeda Kabupaten Lampung Barat dikorupsi dengan modus yang hampir sama yaitu Mark-up Anggaran,”katanya.

Berita edisi Lalu : Patok fee Proyek Realisasi  Sembilan Paket Penyedia Disporapar Lambar “NGawur”.

 “Kengawuran” yang dilakukan pihak Ke-3 dalam Realisasi sembilan paket penyedia senilai Rp.2.284.900.000,- sumber dana Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) tahun 2019, milik Dinas pemuda,Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Lampung Barat, didasari Adanya Dugaan pematokan fee proyek yang dilakukan oleh Oknum Dinas.

Berdasarkan Hasil Investigasi dan pengakuan Narasumber, menjelaskan Sembilan paket penyedia tahun 2019 milik Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata  diantaranya Pembuatan ruang ganti toilet Rp.285.000.000,- tahun 2019, Belanja Pakaian Paskibra Rp.315.000.000,- tahun 2019, Pembuatan pergola Rp.228.000.000,- tahun 2019, pembuatan pagar pembatas Rp.380.000.000,- tahun 2019, pembangunan kios cinderamata Rp.389.500.000,- tahun 2019.

Lanjut sumber, rehab asrama mahasiswa Rp.169.000.000,- tahun 2019, Dermaga pariwisata Rp.190.000.000,- tahun 2019, Gedung kantor (Rehab mushola dan Toilet) Rp.130.000.000,- dan belanja sewa tenda Rp.198.400.000.

“Dari Sembilan kegiatan yang disebutkan, realisasinya sama sekali tidak mengacu kepada ketentuan yang ada alias Ngawur," katanya.

Sumber berkata, oknum koruptor yang ada di instansi tersebut mematok 20 persen dari setiap kegiatan yang dikerjakan bahkan ada juga yang dipatok sampai 22 persen.

“Apabila pihak ke-tiga enggan memberikan setoran maka sudah pasti akan gigit jari, karena dipastikan tidak akan mendapatkan paket kegiatan dan dampak dari itu semua kualitas dan kuantis hasil pekerjaan dijadikan tumbal oleh pihak ke-3 karena mereka sebagai pelaksana sudah merasa rugi terlebih dahulu. Gara-gara adanya pematokan setoran," paparnya.

Selain itu, sumber mengutarakan, kegiatan pagar pembatas yang menelan anggaran Rp.380.000.000,- dalam realisasinya dilapangan begitu terlihat di Korupsi. karena pondasi kedalaman hanya kisaran 10-15 cm lalu batu yang dipakai batu warna putih bukan standar PU, pasir untuk mencampur semen adukan memakai pasir campur tanah.

"Dari situ saja sudah terlihat bayangan hasil dari kegiatan yang dilaksanakn tentu yang terbenak dalam pemikiran kita pasti itu kegiatan tidak bertahan lama," sebutnya.

Sama halnya dengan pembangunan kios Cindera mata yang menelan anggaran Rp.389.500.000,-. hasil akhir pembangunan yang dilaksanakan sama sekali tidak mengacu kepada Rancangan Anggaran Biaya bila dihitung paling menghabiskan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- karena bahan materialnya tidak sesuai. seperti untuk atapnya memakai multi Roop yang seharusnya multipasir.

"Banyak cara pihak ke-3 melaksanakan kegiatan agar dapat untuk banyak, mulai dari pengurangan volume sampai kualitas bahan material seperti pengurangan pasir, bata, semen, batu, kayu kusen pintu jendela bahkan sampai adanya pengurangan volume dalam gajih tukang," paparnya.

Tambah lagi, mengingat tahun 2018, banyak kegiatan yang dilaksanakan diwilayah wisata Lombok seminung, ada pembangun dermaga, pembangunan kios cindera mata, pembangunan tempat Garasi speed boat dan Lain-lain. Hampir semua kegiatan tersebut asas pemanfataannya tidak ada, sebab pengunjung yang datang kesana sangat sepi. 

"Kegiatan pembangunan kios cinderamata tahun 2018, di hotel Lombok, hingga saat ini belum pernah dipakai bahkan pembangunannya bermasalah ditambah lagi kesan angker menyelimuti suasana bangunan," ujarnya.

Lalu pembangunan dermaga yang menelan anggaran Miliaran tahun 2018 lalu. justru keadaannya terbangkalai.

"Ini ada modus korupsi besar-besaran, sebab hampir semua bangunan yang dipusatkan diwilayah wisata Lombok seminung tidak ada manfaatnya alias pemborosan anggaran," pungkasnya.

Indikasi Mark-up 60 Paket Swakelola Milik Bappeda Lambar, Sebanyak 60 Paket Swakelola senilai Rp.3.962.000.000,- sumber dana Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) tahun 2019. milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat, Terindikasi Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Modus Operandinya menggelembungkan setiap nominal Anggaran sehingga kerugian Negara di tafsir mencapai Miliaran Rupiah.
Menurut Narasumber, Menjelaskan, tahun 2019 anggaran swakelola pihak Bappeda Lampung Barat sebesar Rp.3.962.000.000,- yang direalisasikan untuk 60 paket.

"Dari setiap paket itulah Oknum koruptor yang berada di Instansi tersebut berhasil menggerogoti setiap anggaran yang dilaksanakan dan akhirnya  berdampak pada realisasi kegiatan yang tidak mengacu kepada petunjuk pelaksana," sebutnya.

Lebih jauh, sumber berkata diantara kegiatan yang dilaksanakan terdapat beberapa kegiatan yang sangat terlihat di Korupsi diantaranya penyusunan analisis standar belanja Rp.396.000.000,- APBD tahun 2019, koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah Daerah Rp.345.000.000 APBD tahun 2019, kegiatan pengelolaan keuangan daerah Rp.126.200.000,- APBD tahun 2019 dan penyusunan statistic harga Konsumen Rp.112.729.000.

“Bila kita melihat realisasinya sama sekali tidak mengacu kepada aturan yang ada bahkan yang mengejutkan ada penyusunan laporan kinerja yang diakal-akali oleh oknum Koruptor yang ada dikantor tersebut demi mendapatkan keuntungan yang berlibat-lipat," ujarnya.

Dilain kata, menurut sumber, Perencanaan yang dilakukan oleh pihak Bappeda banyak terjadi suatu kesalahan sehingga akhirnya kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh pihak Dinas terjadi kengawuran.

“Bahkan ada Dugaan bahwa permainan pengawalan paket proyek dimulai dari perencanaan," katanya.

Sumber berasumsi, Dengan nominal kegiatan yang begitu besar seharusnya tidak ada lagi terjadi suatu kesalahan.

"Ini malah keterbalikannya, justru kesalahan yang banyak, Maka Aparat penegak hukum seperti Kajari Lampung Barat segera melakukan suatu gerakan untuk membongkar dalang dibalik carut-marutnya anggaran yang ada di Bappeda kabupaten tersebut. Anggaran yang dipakai adalah uang rakyat yang seharusnya dari rakyat untuk rakyat bukan dari rakyat masuk kantong Pribadi," pungkasnya.

Hingga berita ini dilansir Kedua kepala Dinas tersebut belum bisa dihubung. (Hadi.S)