Home Lampung Tengah Ekonomi

Bustami : Pengelolaan Pasar BJP Harus Transparan

71
0
SHARE
Foto: dok handalNews.if

HandalNews.id, Lampung Tengah - Pasca diputusnya Perjanjian Kerjasama (PKS), pengelolaan pasar Bandarjaya Plaza (BJP), antara Pemkab Lampung Tengah (Lamteng) dengan PT. Pandu Jaya Buana (PJB) beberapa waktu lalu, saat ini pengelolaan diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pasar Bandarjaya. 

 
Juga disoroti oleh Ketua LSM Forum Masyarakat Lampung (FML), Bustami HR. S.Sos., MM., selama pengelolaan pasar BJP di kendalikan oleh UPTD, ia berharap agar semuanya dilakukan secara transparan, hal penting untuk menghindari kebocoran anggaran dan kegiatan diluar hukum. 
 
"Ya saya berharap, selama pengelolaan pasar itu dikendalikan oleh UPTD, semua kegiatan dilakukan secara transparan, baik dari sisi anggaran maupun legalitas dari kegiatan tersebut, jangan sampai ada kebocoran anggaran ataupun pungutan yang tidak legal," harap Bustami, Selasa (18/5/2021). 
 
Walaupun, imbuh Bustami lagi, sementara waktu Pengelolaan di pegang oleh UPTD Pasar Bandarjaya, tetap harus dilakukan secara transparan, berapa jumlah penerimaan retribusi setiap harinya, berapa besaran PAD yang disetor ke Kas Daerah, semuanya harus jelas dan tertib sesuai aturan. 
 
Ia berharap, jangan sampai dikemudian hari justru jadi temuan tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang akan jadi masalah dan ruwet. Karena saat ini yang mengelola pemerintah daerah sendiri, secara otomatis penggunaan anggarannya harus transfaran. 
 
" Ya karena saat ini selama masa transisi, pengelolaannya diserahkan kepada UPTD, yang nota bene masih pemerintah daerah juga, maka harus jelas, jangan sampai jadi temuan BPKP, karena satu rupiahpun terjadi selisih angka nominal uang disana, akan jadi masalah," saran Bustami. 
 
Ia menyarankan kepada Pemkab Lamteng, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, secepatnya pengelolaan pasar BJP diserahkan kepada pihak ketiga, tentunya kepada perusahaan yang sehat dan benar-benar profesional. (Gun)