Home Lampung Tengah Pemerintahan Daerah

Bustami : PT. PJB Jangan Omong Kosong, Masyarakat Butuh Bukti

132
0
SHARE
Fhoto dok : handalnews.id

Handalnews.id, Lampung Tengah - Menyikapi janji yang pernah disampaikan PT. Pandu Jaya Buana (PJB), yang tertuang dalam draf Memorandum of Understanding (MoU) dan telah di tandatangani bersama dengan Pemkab Lampung Tengah tahun 2016 lalu.

Pada saat penandatanganan MoU tersebut, pihak pengelola pasar Bandarjaya Plaza (BJP) yaitu PT. PJB mengatakan, bahwa mereka (PT. PJB) telah menyiapkan dana sebesar Rp60 Milyar, untuk membangun pasar BJP jadi tiga lantai, meperbaiki dan menambah fasilitas pasar yang ada, agar jadi pasar termegah dan termodern di Provinsi Lampung.

Ketua LSM Lembaga Pemerhati Pembangunan Masyarakat Lampung, Bustami HR., S.Sos., MM., saat ditemui di kediamannya, Kamis (28/1/2021), bersuara lantang agar pihak perusahaan pengelola pasar BJP dapat mewujudkan janjinya, sehingga tidak dikatakan hanya "Omong Kosong".

"Hai.. jangan cuma omong kosong, buktikan kalau mereka (PT. PJB) punya dana segitu. Masyarakat butuh bukti, bukan hanya janji-janji kosong saja," ujarnya.

Namun faktanya, hingga akhir tahun 2020 lalu, atau sampai empat tahun berjalan, yang telah mengalami tiga kali perpanjangan kontrak kerjasama, semua point yang tercantum dalam perjanjian tersebut, tidak ada pembangunan gedung yang dilaksanakan.

Hanya ada pembangunan sedikit, yaitu pembuatan tangga depan, yang menuju ke lantai dua, dan sedikit perubahan wajah gadung pasar, yang hingga saat ini tak juga kunjung selesai. Bahkan, wajah pasar tersebut terlihat tidak sedap dipandang mata, lantaran tidak selesai pembangunannya.

Selain itu, kondisi dalam pasar juga terlihat kumuh, dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang memenuhi seluruh koridor pasar tengah. Bahkan pada bagian atap gedung, yang terlihat mulai bocor di beberapa sisi, sehingga lantai pasar jadi basah akibat air hujan yang masuk.

Atas pengelolaan yang terkesan tidak memperhatikan kondisi pasar, Bustami meminta kepada pemerintah daerah agar memutus kontrak kerjasama tersebut. "Sebaiknya pemerintah daerah memutus kontrak kerjasama dengan PT. PJB., carikan perusahaan lain yang lebih profesional," pungkasnya. (Gun)