Home Bandar Lampung Hukum

Chaidir : Sepekan Tidak Jalan, Kami Turun ke Jalan

349
0
SHARE
Foto: dok HandalNews.id / Ilustrasi

Dugaan KKN Sekretariat DPRD Lamtim

 
HandalNews.id BANDAR LAMPUNG – Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Lampung, Chaidir, mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Timur untuk segera memulai pemeriksaan terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Sekretariat DPRD setempat yang telah merugikan keuangan Negara hingga Rp31,4 miliar. 
 
“Sebagai masyarakat yang peduli dengan pembangunan di Provinsi Lampung, kami tidak dapat mentolerir setiap upaya culas yang menggerogoti anggaran Negara, maka kami memberikan waktu selama satu pekan kepada pihak Kejari Lamtim untuk memulai pemeriksaan terkait duggan KKN di Sekretariat DPRD Lamtim. Kalau tidak juga diindahkan, maka kami akan turun kejalan untuk menyuarakan aspirasi kami, agar segera ditindak lanjuti,” ujar Chaidir ketika ditemui di Sekretariat GRAK Lampung.         
 
Terkait dengan masa Pandemi Covid-19, Chaidir menjelaskan jika kegiatan aksi unjuk rasa masih memungkinkan untuk dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. “Kegiatan unjuk rasa masih memungkinkan untuk dilaksanakan, apalagi ini menyangkut masa depan bangsa Indonesia,” urainya. 
 
Dikatakan Chaidir, dalam agenda aksinya, GRAK Lampung akan berkoalisi dengan sejumlah penggerak di Provinsi Lampung. “Kami juga akan meminta dukungan dari rekan-rekan mahasiswa, aktifis dan penggiat anti korupsi di Provinsi Lampung untuk ikut bersama menyuarakan lemahnya penegakan hukum bidang pemberantasan korupsi di Lampung Timur,” tandasnya.     
 
Seperti yang diberitakan koran ini sebelumnya, terkait adanya dugaan KKN Sekretariat DPRD Lampung Timur terkuak dari realisasi sejumlah paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2020 yang terindikasi mark-up dan manipulasi data program yang total keseluruhan anggarannya mencapai Rp31,4 miliar.
 
Dari hasil pengamatan, indikasi KKN Sekretariat DPRD Lamtim Nampak pada kegiatan makan dan minum 50 anggota DPRD dalam melaksanakan kegiatan reses dalam dua kali kegiatan yang menghabiskan anggaran Rp4,6 miliar yang diduga kuat pihak Sekertariat DPRD Lamtim dengan sengaja melakukan penggelembungan anggaran, bahkan kuat dugaan jika kegiatan tersebut dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan.
 
Meski dugaan yang sudah begitu gamblang, aparat penegak hukum disana belum juga bergerak. Dengan mandeknya upaya pemberantasan korupsi disana, tidak sekedar membodohi masyarakat Lampung Timur tapi juga secara tidak langsung telah mendukung kerusakan masa depan bangsa Indonesia. (RED)