Home Lampung Timur Hukum

Desak Kejari Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Malmin DPRD Lam-Tim

173
0
SHARE
Foto: ilustrasi

HandalNews.id, Lampung Timur - Secara filosofi APBD adalah milik rakyat, yang bertujuan menyejahterakan rakyat, dan dipastikan harus terkelola dengan baik.

 
Adanya Pemerintah daerah sebagai regulator harus memastikan setiap tahun APBD dapat dialokasikan untuk pembangunan daerah, bagi kesejahteraan rakyat, dapat terlaksana secara baik dan bertanggung jawab. Rakyat harus merasakan manfaat dari APBD setiap tahun. Pelaksanaan APBD setiap tahun harus mencapai sasaran yang tepat, yakni: membuka lapangan kerja, mengatasi tingkat kemiskinan, mengurangi pengangguran, memberikan pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi disparitas pembangunan., namun alklibat kewenangan yang begitu luas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan DPRD dalam mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), masih banyak disalahgunakan.

Akibatnya banyak terjadi kebocoran dan manipulasi pengelolaan APBD. Tata kelola keuangan negara/daerah yang buruk oleh penyelenggara
negara, berdampak pada praktik korupsi APBD. Kekhawatiran masyarakat bahwa otonomi daerah hanya melahirkan sejumlah raja-raja kecil, tampaknya sudah tidak terbantahkan.
 
Seperti yang diberitakan adanya dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di bagian Sekertariat Dewan tahun 2020, dari total 99 paket Proyek, dengan direalisasikan anggaran Melalu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD), Senilai Rp 31,4 Miliar, diduga anggaran tersebut Carut Marut.
 
Korupsi berupa mark-up yang dilakukan Oknum-oknum Bagian Sekertariad Dewan Lampung Timur tahun 2020, diduga mencapai Meliyaran. Seperti kegiyatan Makan dan Minum Kegiyatan Rises Anggota Dewan sebanyak 50 anggota. yang menelan anggaran sebesar Rp 4.456.800.000,- kuat dugaan anggaran tersebut di korupsi Yusmar dan Kroni-kroninya. Dengan cara memanipulasi Data pengeluaran belanja, hingga Mark-up dalam satuan harga.
 
Terungkapnya berbagai kasus korupsi yang terjadi di lingkaran Sekertariad Dewan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tahun 2020, sesuai pengakuan dari salah satu Narasumber yang namanya enggan di sebutkan, iya menjelaskan bahwasanya untuk pembelian Nasi Kotak, Snack dianggarkan senilai Rp 60 ribu, hingga 65 ribu/kotak. Ucapnya.
 
Iya menambahkan, pada tahun 2020, kegiyatan Rises para Anggota Dewan, diduga kegiyatan tersebut tidak di laksanakan sebagai mana yang di usulkan dalam pengajuan kegiyatan yang ada, bahkan diduga kegiyatan tersebut tidak dilaksanakan/fiktip. Tutupnya.
 
Disisi lain. Masyarakat disana Adanya prilaku korup yang di lakukan para oknum Koruptor yang bersarang di Sekertariad Dewan disana, masyarakat Kabupaten Lampung Timur menaruh harapan yang sangat besar terhadap profesionalitas dari lembaga tersebut. Untuk itu, dirinya berharap Kejari Lampung Timur terbuka dalam memberikan informasi dalam kasus tersebut. Harap mereka.
 
Dari hasil tim koran ini dilapangan aksi Culas para oknum Koruptor yan bersarang di Sekertatiad Dewan kuat dugaan bukan saja kegiyatan Makan Minum saja yang menjadi lahan basah oleh para oknum tersebut, seperti kegiyatan: belanja rehab atap gedung fraksi DPRD Rp 159.216.000.

belanja makanan dan minuman tamu Kunjungan Kerja Di Kantor DPRD Rp 100.203.813.
Belanja rehab atap gedung ruang sidang utama DPRD Rp 168.783.987. Dan Belanja makanan dan minuman rumah tangga pimpinan DPRD Rp 124.500.000. Pun tak luput dari para oknum koruptor di Sekertariad Dewan Kabupaten Lampung Timur.
 
Hingga berita ini di turunkan. Yusmar selaku Sekwan belum dapat di konfirmasi adanya dugaan tersebut. (Red)