Home Lampung Tengah Hukum

Desak Kejati Usut Mafia Anggaran BOK 2020, LAM-TENG Rp 20,5 M

211
0
SHARE
Foto: Ilustrasi

HandalNews.id, LAMPUNG TENGAH - Masyarakat Lampung Tengah mendesak Pihak Kajati Lampung agar dapat mengungkap Siapa Mafia Korupsi Anggaran Bantuan Oprasional Kesehatan (BOK), yang bersumber dari APBN Tahun 2020.

senilai Rp. 20,5 miliar. 
 
Seperti diketahui Kabupaten Lampung Tengah Pada tahun 2020, untuk Bidang Kesehatan menerima Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), Senilai Rp. 20.550.661.000 Miliar, anggaran bertujuan membantu Puskesmas yang tersebar di 28 Kecamatan 10 Kelurahan dan 301 Desa, dikarenakan peran puskesmas sangat penting, karena menjadi ujung tombak dalam upaya kesehatan di masyarakat dalam hal promotif dan preventif.
 
Namun Menurut pengakuan Narasumber, yang namanya enggan di sebutkan, iya mengatakan bahwa anggaran BOK pada tahun 2020, tidak direalisasikan Sepenuhnya, bahkan di diduga Anggaran tersebut Fiktip, Ucapnya.
 
Sumber menambahkan, " modus yang digunakan para oknum koruptor, seperti dokumen pertanggung jawaban palsu. Lalu, cara memalsukan tanda tangan penerima BOK.
Bahkan diduga para bidan desa yang melaksanakan tugas pembinaan kesehatan ke desa-desa tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Tutupnya.
 
Padahal dalam petunjuk BOK sudah jelas sistem penggunaan anggaran BOK,karena setiap pelaksanaan kegiatan pada puskesmas yang di laksanakan masing-masing bidang pengelola kegiatan, setelah kegiatan masing-masing bidang pengelola langsung masukkan laporan pertanggungjawaban setelah itu pihak bendahara langsung melakukan proses pembayaran Anggaran kegiatan yang bersumber dari APBN BOK kesehatan tersebut.
 
Yang seharusnya tugas Dinas kesehatan kabupaten/kota untuk mengawasi mulai dari perencanaan agar terjadinya sinkronisasi dan keberlanjutan program, kemudian pelaksanaan kegiatan dan 
pemantauan evaluasi program kesehatan masyarakat ke puskesmas secara berkala. Namun hal itu diduga tidak berjalan.
 
Bila benar apa yang disampaikan narasumber kepada wartawan koran ini terkait adanya hal itu, siapa terlibat dalam Pusaran Korupsi Berjamaah disana ?
Beberapa kali wartawan koran ini mencoba konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan,
Otniel Sriwidiatmoko" beliau selalu tidak berada di kantor, dikatakan Stapnya, bapak sedang Rapat diluar. Ucapnya. Tidak sampai disitu, wartawan koran ini mencoba komunikasi melalui Pia Ponselnya, tidak dijawab.
 
Hal ini akan terus dibeberkan edisi mendatang, kuat Diduga seperti Anggaran APBD dan Swakelola Tahun 2020 senilai Rp.26.149 Miliar, untuk membiayai kegiyatan proyek penyedia sebanyak 40 Paket, kuat dugaan menjadi lahan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 
Namun hal itu akan di ungkap edisi mendatang. (Red)