Home Lampung Utara Hukum

Diduga Tipu Muslihat Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Lampura Menguap

130
0
SHARE
Fhoto dok : handalnews.id

Handalnews.id, Lampung Utara - Berdasarkan Tuntutan masyarakat akan tegaknya sistem pemerintahan yang baik dan bersih sangat ditentukan oleh ada tidaknya suatu pelayanan yang dapat memuaskan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Dari beberapa Info yang di himpun di lapangan, diduga adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), Seperti anggaran yang bersumber dari APBD,SWAKELOLA tahun 2020,
Di Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa senilai Rp 612 juta, guna membiayai paket penyedia sebanyak 32 Paket, namun berdasarkan hasil opserpasi di lapangan, kuat dugaan anggaran tersebut jadi lahan Korupsi oknum-oknum Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa. Seperti kegiyatan:
- Pengadaan Personal Komputer
Rp 90.080.000, diduga kegiyatan tersebut tidak sepenuhnya di laksanakan, modus culas yang digunakan dengan cara mengganti MOS hingga papan Ketik nya saja, komputernya hanya di Bersihkan, agar terlihat seperti Baru.
- Biaya Colocotion Server Rp 72.000.000. Kegiyatan tersebut di duga Fiktip.
Tidak sampai disitu, seperti kegiyatan Swakelola untuk Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa, yang di pecah menjadi 5 paket dengan total Rp 86.780.000. Diduga tidak sepenuhnya di realisasikan, sesuai pengakuan dari salah satu sumber, bahwa mereka tidak pernah menerima, iya menambahkan, " kami hanya menerima gajih Perbulan saja. Paling kami di beri duit untuk makan saja. Tegasnya.

Adanya hal itu, saat dikonfirmasi kepada Kapala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, di ruang kerjanya, " Candra " mengatakan, Anggaran Honor untuk kalakesen tempat penitipan barang, honor pertama sudah dibagi sesuai SK nyamasing masing, terus anggaran untuk SPPD semuanya diterik kembali. Ucapnya.
Iya menambahkan, " untuk dana modal sebesar Rp 150 juta, anggaran tersebut di belikan Meja Visi, Leptob, itu barangnya ada, ujarnya. Total anggaran ada Rp 900 juta. Tutupnya.

Dari pengakuan tersebut, orang awam saja sudah dapat melihat kebohongan yang dilakukan Kabag Pengadaan Barang dan jasa. Contoh nya saja anggaran yang di kelola senilai Rp 900 juta, namun yang di laporkan senilai Rp 612 juta, berarti anggaran yang sudah jelas di fiktipkan sebesar Rp 292 juta.

Adanya hal itu, diharapkan Penegak Hukum disana agar dapat melakukan pengecekan terhadap kegiyatan yang di sampaikan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa, karna diduga kegiyatan hingga pembelian Barang tersebut diduga tidak di yakini Kebenarannya.
Hal ini akan terus di ungkap dan di beberkan kebenarannya.(red)