Home Tanggamus Hukum

Dimana Penegak Hukum Kabupaten Tanggamus

332
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Tanggamus - Ketika Korup dilingkar Oligarki kekuasaan didalam birokrasi Pemerintah Makin Brutal, siapa yang harus tanggung jawab?

Ketua Dewan Tanggamus Angkat Bicara, terkait adanya Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar). 
Heri Agus Setiawan S.Sos., Selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanggamus. Mengatakan Hingga sampai saat ini LKPJ kegiatan yang di laksanakan pihak Dinas Pariwisata 2019 hingga kini 2020 belum di terima olehnya.

Demikian jelasnya saat di hubungi wartawan koran ini melaui via Ponselnya belum lama ini.

Seperti  diketahui, Fungsi Pengawasan oleh DPRD Terkait fungsi pengawasan secara jelas dalam ketentuan Pasal 153 UU 23/2014 disebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota meliputi:
# pelaksanaan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota;
# pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
# pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Proyek dengan pagu senilai Rp11.475.275.000. Milyar tersebut, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sebut, dalam praktek pelaksanaannya, terindikasi adanya dugaan korupsi, dan melibatkan orang besar’ yang sangat dikenal luas di Kabupaten Tanggamus.

Modus yang diduga digunakan oleh para Oknum-oknum Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, setiap paket yang direalisasikan Oknum koruptor berhasil mendapatkan keuntungan yang fantastis. penerapan modus penarikan setoran 15 hingga 20 persen, hal itulah yang diduga dijadikan jurus paling ampuh oknum koruptor setempat.

"Dampak dari penarikan setoran tersebut, realisasi yang dilaksanakan oleh pihak pemborong tidak mengacu kepada Rancangan Anggaran Biaya (RAB), diyakini merasa rugi awal akhirnya kualitas hasil kegiatan menjadi korban," katanya.

Selain itu. Menurut pengakuan dari salah satu Narasumber yang enggan Nama nya di cantumkan. Bahwa Anggaran senilai Rp11.475.275.000. Milyar yang di anggarkan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, diduga anggaran tersebut Dobel Anggaran oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Menurut pengakuan dari Yuda, selaku PPTK membenarkan adanya kegiatan tersebut di anggarkan melalui Dinas PU.

"Setelah sudah berjalan kegiaatan tersebut dialihkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan alasan. Biarkan OPD yang membidanginya yang menganggarkan," Kata Yuda kepada awak Koran ini beberapa waktu lalu, Rabu (27/5/2020).

Namun adanya pengakuan tersebut justru menunjukkan Kejanggalan. Seharusnya bila ada perubahan dalam ketentuan penyusunan kegiatan. Berkaspun seharunya ada perubahan. Namun hingga kegiatan selesai, belum adanya perbaikan Berkas. Dan hitungan total anggarannya pun Tetap dalam Hitungannya.

Berkaitan dengan pengalihan penggunaan anggaran merupakan bentuk korupsi, haruslah memenuhi unsur-unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Apabila unsur unsur dalam pelaksanaan penggunaan anggaran tersebut merujuk pada kedua unsur tersebut, maka dapat dikatakan bahwasannya Pengalihan Penggunaan Anggaran tersebut merupakan perwujudan dari adanya bentuk tindak pidana korupsi.

Kabupaten Tanggamus dalam Kepemimpinan Bupati  Hj. Dewi Handajani ,SE.MM, yang memiliki Enam misi  yakni, : mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, berkarakter dan berdaya saing. Mewujudkan Pekon sebagai titik berat pembangunan bagi kehidupan sosial yang religius dan ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pemberdayaan masyarakat.

Kuat dugaan hal itu hanya menjadi Mimpi Untuk Masyarakat disana.
Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil dan tanpa adanya unsur pemihakan, seringkali harus mengalahkan integritasnya. 
Untuk itu diharapkan Penegak Hukum disana, agar dapat Membongkar adanya Konspirasi Korupsi yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tanggamus.   (Red)