Home Tulang Bawang Hukum

Dimensi Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah PUPR Tubaba Rp 111,6 M

331
0
SHARE
Fhoto dok : Gambar ilustrasi (handalnews.id)

Handalnews.id, Panaragan - Proses Hukum yang Masih Jalan di Tempat, Kini korupsi semakin merajalela, apa lagi pada saat ini di kala masa pandemi para koruptor seolah tidak pernah puas dengan kekayaan yang telah dia miliki. Lantas, dimanakah hati nurani mereka yang melakukan korupsi di masa pandemi Covid-19 ini.

Rakyat sudah banyak menderita karena kemiskinan dan krisis ekonomi melanda pada kehidupan di masa pandemi Covid-19.
Justru hal itu tidak tidak menyurutkan para oknum Koruptor di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Bahkan diduga kian Menjadi,
seolah tidak pernah ada kata habis dan kapok dikalangan para pejabat. Karena sanksi dan hukuman yang lemah ini membuat para pejebat PU disana semena-mena memakan uang rakyat.

Seperti yang di beritakan koran ini terkait adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), hasil Buruknya kualitas pekerjaan Imprastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020, menguatkan adanya indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada satuan kerja tersebut.

Seperti diketahui, pada Tahun Anggaran 2020 Dinas PUPR Tuba Barat menerima kucuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp111.602.000.000 yang digunakan untuk membiayai 138 paket pekerjaan.

Dari jumlah paket yang sangat banyak itu, modus setoran proyek dan mark-up anggaran menjadi muslihat paling jitu yang digunakan oknum koruptor disana.

Dari hasil pengamatan indikasi KKN yang sangat mencolok dari kegiatan 138 paket tersebut antara lain, Pembangunan Pasar Pulung Kencana Tahap II (Arsitektural) Rp 7.000.000.000.' pembangunan sarana pendukung kantor bersama senilai Rp5.000.000.000; Pembangunan gedung kantor I tahap II Rp2.800.000.000; Pembangunan gedung kantor II tahap II senilai Rp3.300.000.000; Pembangunan RTH Way Penyilean sebesar Rp2.300.000.000 dan Pembangunan RTH Tugu Batu (Panaragan) yang menghabiskan anggaran hingga Rp2.250.000.000.

Adanya dugaan itu pihak penegak hukum dinilai lamban menangani kasus korupsi. Bahkan, aparat sepertinya "main mata" atau kongkalikong dengan sang koruptor.
Bilamana hal itu dibiarkan tanpa adanya pemeriksaan oleh pihak hukum disana, akan menjadi cermin buram dalam upaya penegakan hukum disana.

Menurut pengakuan dari Narasumber disana. dalam proses pengerjaan dalam pengecorannya, pihak Proyek menggunakan pasir bercampur lumpur, yang seharusnya memakai batu split, justru diganti dengan Batu krokos. Ucapnya.

Hingga berita ini dilansir, Kepala Dinas PUPR Tuba Barat, Iwan Mursalin, belum bisa di konfirmasi terkait indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di satuan kerjanya. Persoalan ini sendiri akan terus dikupas secara mendalam pada edisi mendatang. (Red)