Home Tulang Bawang Hukum

Dinasti Korupsi Oligarki Sekretariat TUBA

184
0
SHARE
Ilustrasi

Tulang Bawang (Handal.id)-----Menguatnya konsolidasi oligarki menjadi salah satu Ujian Besar terhadap Inspektorat Tulang Bawang sesuai Pasal yang sudah di Bentuk dalam Pasal 218 UU No. 32 Tahun 2004 " bertugas untuk Pengawasan Keuangan Daerah Kabupaten.
Diawali dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), ditengah pandemi Covid-19, Serangkaian problematika tersebut tidak terlepas dari sistem politik yang lebih memihak kepada kepentingan oligarki berhasil menuai Kritik Publik.

Upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi hingga saat ini hanya sebatas jargon semata. Buktinya, beberapa Kali dugaan Korupsi yang di lakukan oleh Pemerintah di Bagian Sekertariad Pemda Tulang Bawang yang di tapsir mencapai Puluhan milyar dari Tahun 2019/2020. Seperti anggaran yang di kelola Setdakab melalu anggaran APBD/Swakelola  Tahun 2019 dengan Total Pagu senilai Rp 60.361.000.000.-
Untuk membiayai paket penyedia sebanyak 393 paket. Yang menjadi sorotan seperti program kegiyatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 20.828.851.576.- miliar. Pada 2019, dengan lihainya para oknum Koruptor tersebut memecah kegiyatan menjadi 2 kali kegiyatan. Menurut informasi dari beberapa Sumber, anggaran tersebut terlampai Pemborosan. Bila anggaran sebesar itu di gunakan untuk kesejahtraan Rakyat disana, di Pastikan angka kemiskinan disana Menurun.

Adanya hal itu. Seharusnya seperti penegak Hukum harus berdasar pada hukum yang berkualitas, berideologi, memiliki pilihan nilai yang rasional, berspirit kerakyatan karena menyangkut nasib rakyat.

Semenjak 2019/2020. Maraknya korupsi di Kabupaten Tulang Bawang sejatinya menjadi alarem bagi masa depan demokrasi di Sana. Korupsi jelas memengaruhi aktualisasi demokrasi karena di dalamnya ada hak-hak rakyat yang digerogoti.

Adanya Hal itu fungsi Inspektorat dalam
pengawasan keuangan daerah di Kabupaten Tulang Bawang belum optimal, Bila fungsi inspektorat menjalankan amanat dari ketentuan Pasal 218 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan: (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
 a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-
undangan. Pengawasan penyelenggaraan peme-rintahan daerah, secara lebih teknis dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah berjalan
secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Artinya pengawasan sebagai salah satu upaya untuk membangun pemerintahan
yang baik, bersih, dan berwibawa. Adanya dugaan Korupsi Oligarki yang dilakukan para Pemangku Jabatan baik di bagian Sekertariad hingga Di SKPD Dinas Kabupaten Tulang Bawang akan terus di beberkan. Dan mari kita bersama-sama melihat langkah Inspektorat  disana adanya hal dugaan Korupsi yang dilakukan oknum Pejabat di sekertariad Pemda, sesuai yang di beri tugas oleh Kepala Daerah/ Bupati, Pungsinya selaku Pengawas Pemerintah pada edisi mendatang.
   (Red)