Home Lampung Tengah Pemerintahan Daerah

Dinilai Permainkan Pemerintah, Pemkab Lamteng Akan Putus Kontrak PT. PJB

221
0
SHARE
Poto Dok : Ka. BKSD Setkab Lamteng, Junaedi

Handalnews.id, Lampung Tengah - Karena dinilai telah mempermainkan pemerintah daerah, maka Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Tengah (Lamteng), akan memutus kontrak kerjasama dengan PT. Pandu Jaya Buana (PT. PJB), pengelola pasar Bandarjaya Plaza (BJP). 

Seperti dijelaskan Kepala Bagian Kerja Sama Daerah (Ka. BKSD) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Lamteng, Junaedi, saat ditemui di ruang kerjanya, Jum'at (8/1/2020). Ada beberapa alasan kuat pemerintah daerah, untuk memutuskan kontrak kerjasama tersebut. 

"Kontrak mereka (PT. PJB) memang sudah habis perDesember 2020 kemaren, kita Pemkab Lamteng tidak akan memberikan perpanjangan kontrak mereka lagi," ujarnya. 

Alasan pertama yang paling mendasar, yaitu tidak terpenuhinya beberapa point sebagaimana tercantum dalam perjanjian kontrak, sejak penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) awal pada tahun 2016 lalu, hingga ahir 2020 lalu tidak ada pembangunan apapun. 

Selain itu, dalam perjalanannya PT. PJB telah melakukan tiga kali perpanjangan kontrak, perpanjangan pertama oleh PT. PJB sendiri, perpanjangan kedua menggandeng pihak Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (ASPARINDO), perpanjangan ketiga kembali mengandeng perusahaan lain, yaitu Bandarjaya Tone Square (BTS). 

"Kontrak pengelolaan pedagang saja selalu bermasalah, ditambah lagi kontrak pembangunan yang tidak pernah mereka (PT. PJB) laksanakan. Tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk kembali memberikan perpanjangan kontrak kerjasama itu," jelas Junaedi lagi. 

Seperti dijelaskan Junaedi, selain pembangunan gedung, ternyata pihak pengelola juga sering melakukan keterlambatan dalam penyetoran PAD. Selama tahun 2020 lalu, PT. PJB sempat menunggak setoran PAD selama 11 bulan, yaitu setoran pada bulan Februari - Desember, yang baru disetorkan diahir Desember 2020. 

Sehingga setoran selama 11 bulan tersebut, semuanya disetorkan dalam beberapa tahap, tanggal 28 Desember 2020 terjadi 3 kali pengiriman, yaitu melalui Bank Lampung Rp506.250.000. Melalui Bank Mandiri Rp109.707.434. Melalui Bank Mandiri lagi Rp187.500.000,- 

Sementara pada tanggal 30 Desember 2020, ada juga pengiriman sebanyak dua kali, namun semuanya melalui Bank BCA, masing-masing sebesar Rp200.030.000. dan Rp493.780.000. Sehingga total pembayaran tersebut berjumlah Rp1.497.267.434. 

"Mereka melakukan penyetoran ke Kas Daerah (Kasda), setelah kami berkali-kali mengirimkan surat pemberitahuan, agar segera menyetorkan kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak kerjasama tersebut," pungkas Junaedi. (Gun)