Home Lampung Selatan Hukum

Disperkim Lamsel Tersandung Kasus ‘Tokay’

2693
0
SHARE
Foto dok: handalnews.id

KEJATI Tindak Lanjuti Laporan KOMA



BANDAR LAMPUNG – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung tindak lanjuti dugaan korupsi proyek sanitasi berbasis masyarakat milik Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020. Proyek yang menelan anggaran lebih setengah miliar itu ambruk dalam hitungan bulan. Kasus ini melibatkan tokoh-tokoh kuat dan berpengaruh disana. 

Senin 2 Agustus 2020, Ketua LSM Komunitas Masyarakat (KOMA) Lampung, Andhika Putra, menyampaikan dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sejumlah proyek sanitasi berbasis masyarakat seperti pembangunan IPAL Kombinasi MCK dan tanki septic skala komunal milik Disperkim Lamsel kepada pihak Kejaksaan Tinggi Lampung. 

Dalam laporannya, KOMA Lampung mendesak agar pihak Kejati segera memeriksa proyek Disperkim Lamsel tersebut karena dianggap sudah sangat keterlaluan dan menciderai rasa keadilan masyarakat. “Ini fatal, dan harapan kami kepada pihak Kejaksaan Tinggi Lampung segera menindaklanjuti temuan kami ini. Bagaimana mungkin bangunan yang baru seumur Jagung sudah hancur dan rusak di mana-mana. Kondisi yang demikian itu sangat merugikan masyarakat dan tidak bermanfaat sama sekali,” ujar Andhika saat ditemui usai menyampaikan laporan.

Dijelaskan Andhika, Dana Alokasi Khusus Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi, yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 

Sejalan dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terus Andhika, dimana pemerintah lebih berperan sebagai regulator dan fasilitator terkait dengan tugas-tugasnya dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi lingkungan. 

“DAK Bidang Sanitasi ini khususnya diperuntukkan untuk membiayai kebutuhan prasarana dan sarana sanitasi masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah,” jelasnya.

Andhika menerangkan jika dari hasil penelusuran yang Tim KOMA Lampung lakukan ditemukan berbagai fakta mengejutkan, seperti proyek Sanimas yang berada di Desa Way Galih, Tanjung Bintang, Lampung Selatan, yang dalam kondisi ambruk meski usia bangunan baru hitungan bulan. “Akibat ambruknya sanimas tersebut, tanki septic tank mengalami kebocoran yang menyebarkan aroma tidak sedap hingga radius 500 meter,” terangnya.

“Kita semuakan paham untuk apa fungsi dari bangnunan septic tank itu. Kalo sampai urusan penampungan ‘tokay’ (tinja-red) ini tidak ditangani dengan professional dan berintegritas, dampak sosialnya pasti sangat luas dan mencoreng instansi pemerintahan setempat,” tutupnya.   

Menurut Andhika, masyarakat setempat yang di inisiasi oleh kepala dusunnya, sudah pernah mengajukan protes kepada pihak desa terkait kondisi bangunan yang demikian, namun protes yang disampaikan itu tidak mendapat respon lebih lanjut.

“Kepala dusun yang menginisiasi protes masyarakat itu justru menerima intimidasi dari aparatur desa setempat yang menekankan agar kepala dusun itu tidak usah protes dan cukup diam saja, serta disebutkan jika proyek tersebut milik orang nomor satu di Lampung Selatan,” tuturnya.  

Menindaklanjuti laporan tersebut, Rabu 4 Agustus 2021, tim dari Kejaksaan Tinggi Lampung segera meninjau sejumlah lokasi proyek bermasalah tersebut, diantaranya yang berada di Way Galih, Lampung Selatan. “Tim dari Kejati sudah turun memeriksa lokasi proyek yang disampaikan rekan-rekan dari KOMA Lampung, untuk selanjutnya kita akan panggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk dimintai keterangan lebih lanjut,” ujar sumber. 

Sementara itu, dari penelusuran yang dilakukan diketahui jika kasus Disperkim Lamsel ini melibatkan sejumlah orang-orang kuat disana. Seperti Kepala Disperkim Lamsel yang berasal dari trah darah biru di Lampung, kemudian proyek ambruk tersebut disebutkan milik kepala daerah disana.  

Sekarang masyarakat tinggal melihat bagaimana akhir dari kinerja pihak Kejaksaan Tinggi Lampung yang sudah memulai langkah awalnya dengan turun langsung memeriksa proyek bermasalah tersebut. Harapannya jangan sampai pengungkapan kasus ini berhenti ditengah jalan lantaran banyaknya intervensi dan tekanan kepada pihak penegak hukum. (*)