Home Lampung Tengah Ekonomi

DPRD Lamteng Usulkan Pasar BJP Dikelola BUMD 

94
0
SHARE
Foto dok: HandalNews.id

* Bustami Menilai Terlalu Berkhayal 
 
HandalNew.id, LAMPUNG TENGAH -Terkait usulan anggota DPRD Lampung Tengah (Lamteng), yang mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng, agar pasar daerah (PD) Bandarjaya Plaza (BJP) dikelola oleh pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dinilai terlalu jauh berkhayal. 
 
"Ya boleh-bolah saja mereka (DPRD-red) mengusulkan wacana tersebut, tapi apakah pemerintah daerah sudah siap untuk semua itu, yang namanya membentuk BUMD tidak seperti membuat ormas, yang hanya dibentuk tanpa tenaga ahli dan persiapan anggaran besar," tanya Bustami. 
 
Pernyataan Ketua LSM Forum Masyarakat Lampung (FML), Bustami HR., S. Sos., MM. disampaikan saat ditemui di kediamannya, Sabtu (28/8/2021) lalu. Menurutnya, untuk saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamteng belum siap untuk membentuk BUMD pengelolaan pasar daerah. 
 
Untuk membentuk BUMD, ada beberapa persyaratan penting yang harus dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah. Pertama, harus punya tenaga ahli dalam pengelolaan pasar, yang kedua memiliki anggaran besar sebagai modal awal, lalu pembentukan BUMD harus melalui kajian yang matang, setelah semuanya siap selanjutnya didahkan melalui Paripurna DPRD. 
 
"Pertanyaannya, dasar pembentukan BUMD itu kajiannya seperti apa, dan hasil study banding dari mana. Lalu tenaga ahli pengelolaan pasarnya siapa dan berapa orang, perlu anggaran besar, sudah dipersiapkan atau belum, satu hal lagi, segala resikonya sudah dipikirkan juga atau tidak?," Ucap Bustami sambil tersenyum. 
 
Perlu diketahui, Pemkab Lamteng memiliki dua BUMD, yaitu BUMD pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Rilau, dan BUMD Bank Perkreditan Rakyat (BPT) Rajasa tentang pengelolaan keuangan daerah, saat ini kedua BUMD tersebut tidak berjalan. Kedua BUMD tersebut saja begitu nasipnya, lalu akan membuat BUMD yang baru lagi. 
 
BUMD PDAM mati suri dan gak jelas nasipnya, sementara BUMD Rajasa nasipnya juga gak jauh berbeda, karena faktanya APBD Lamteng tidak pernah parkir di Bank tersebut, bahkan justru parkir di Bank milik perusahaan lain, yaitu PT. Bank Lampung. Lalu DPRD mengusulkan untuk membentuk BUMD yang baru, untuk pengelolaan hal yang rumit. 
 
"Sepertinya mereka (DPRD-red) tidak tahu atau lupa, bahwa kita Lampung Tengah ini sudah punya dua BUMD, yang keduanya justru dipikirkan, agar dapat berfungsi dan beroprasi sesuai dengan peruntukan masing-masing. Kalau yang ada saja tidak berjalan, lalu untuk apa buat lagi untuk persoalan yang lebih rumit," jelasnya. 
 
Menurut Bustami, seharusnya pihak legislatif menawarkan atau mengusulkan solusi yang simpel, dengan tingkat resiko yang relatif kecil. Karena pengelolaan pasar ini berhubungan langsung dengan masyarakat banyak, yang resikonya sangat besar, jangan hanya berfikir keuntungan tanpa memikirkan efeknya. (Gun)