Home Bandar Lampung Pendidikan

Dra. Zuraida Himbau Kepsek SMK Se-Provinsi Lampung Taati Surat Edaran Nomor : 045.2/3697/V.01/2020

442
0
SHARE
Fhoto dok : handalnews.id

Handalnews.id, Bandar Lampung - Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Dra. Zuraida Kherustika ,menghimbau kepada seluruh kepala SMK agar menaati Surat Edaran Nomor : 045.2/3697/V.01/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Ajaran 202O|2021 Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Satuan Pendidikan Di Provinsi Lampung, hal ini disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya.

Zuraida menjelaskan, Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan di masa pandemi Covid-l9 di Provinsi Lampung, diminta para kepala SMK memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1.Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah di mulai pada semester genap tahun ajaran 202012027 (bulan Januari 7021).

2. Peta zonasi risiko dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional tidak lagi menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka.

3. Pemerintah daerah, kantor Wlayah Kementerian Agama Provinsi danlatau kantor Kementerian Kabupaten/Kota dapat mendorong semua satuan pendidikan melakukan kesiapan pembelajaran tatap muka.

4. Kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib mengisi daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Education Management Infurmation System (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan tatap muka.

5. Pemberian izin pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara serentak dalam satu wilayah kabupatenlkota atau bertahap per wilayah kecamatan danlatau desa/kelurahan.

6. Pemberian izin pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan dilakukan dengan mem pertim bangkan faktor-faktor, anta ra lain : a. Tingkat risiko penyebaran Covid-19 di wilayahnya; b. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan; c. Kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai daftar periksa; d. Akses terhadap sumber belajar/kemudahan belajar dari rumah; e. Kondisi psikomsial peserta didik; f. Kebutuhan fasilitas layanan pendidikan bagi anak yang orang tua/walinya bekerja di luar rumahlg. Ketersediaan akses transportasiyang aman dari dan ke satuan pendidikan; h. Tempat tinggal warga satuan pendidikan; i. Mobilitas warga antar kabupatenlkota, kecamatan, dan kelurahan/desa; j. Kondisi geografis daerah.

7. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan tetap hanya diperbolehkan untuk satuan pendidikan yang memenuhi daftar periksa dan telah diverifikasi oleh tim yang dikntuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung untuk jenjang SMA/SMK/SL$ Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Koh untuk TK/KB/PAUDITPAISD/SMP/Program Paket A/Paket B/Pakd C dan Kantor tffilayah Kemenag ProvinsilKanbr Kemenag Kabupaten/Kota untuk RA/ l{I/MTs/ MA/ ]I|AK/SMTK/S}|AK yaitu : a. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan seperti : . toilet bersih dan layak; . sarana cucitangah pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitfuer, dan; o disinfektan; b. Mampu mengakses fasilitas pelayanan Kesehatan; c. Kesiapan menerapkan wajib masker; d. Memiliki alat pengukur suhu badan {thermogun); !F e. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang : . memiliki komorbid (penyakit penyefta) yang tidak terkontrol; r tidak memiliki akes transpoftasi yang aman; . memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko Covid-l9 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri; f. mendapatkan persetujuan komite sekolah atau peruvakilan orang tua/wali.

8. Satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa atau yang sudah memenuhi daftar perika namun kepala satuan pendidikan menyatakan belum siap melaksanakan pembelajaran tatap muka, maka pemerintah daerah, kanlor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau kantor Kementerian Kabupaten/Kota tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan.

9. Dalam hal pembelajaran tatap muka belum dapat dilaksanakan di satuan pendidikan, maka pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan izin kepada satuan pendidikan untuk melakukan pembelajaran tatap muka di luar lingkungan satuan pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

10. Pembelajaran tatap muka di setiap satuan pendidikan dilaksanakan melalui dua fa*yaitu: a. Perbma, Mam Tnnsi.si, berlangsung selama Z (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan; b. Kdua, Mas Kebiaaan Bant, setelah masa transisi selesai, bila kepala daerah atau kantor wilayah Kementerian Agarha atau kantor Kementerian agama kabupaten/kota tidak mencabut pemberian izin pembelajaran tatap muka.

11. Pembelajaran tatap muka tetap dilakukan dengan mengikuti protokol Kesehatan yang ketat terdiri dari : a. kondisi kelas e fil€n€fttpkan jaga jarak minimal 1,5 meter. . jumlah siswa dalam kelas pada jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) maksimal 5 peserta didik per kelas dari standar awal 5-8 peserta didik per kelas. o pendidikan dasar dan pendidikan menengah maksimal 18 peserta didik dari standar awal 28-36 peserta didiklkelas. o padd jenjang PAUD maksimal 5 peserta didik dari standar awal 15 peserta didiklkelas. b. Penerapan jadwal pembelajaran, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shrD ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan; c. Perilaku wajib yang harus diterapkan di satuan pendidikan harus menjadi perhatian : r m€nggunakan masker kain tiga lapis atau masker sekali pakai/masker bedah. o cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan. . menjaga jarak dan Udak melakukan kontak fisik. r ffi€rler?pkan etika batuk/bersin. d. Kondisi medis warga sekolah sehat dan jika mengidap komorbid (penyakit penyefta) harus dalam kondisi terkontrol; e. Tidak memiliki gejala Covid-19 termasuk pada orang yang serumah dengan pesefta didik dan pendidik; f. Kantin di satuan pendidikan pada masa transisi dua bulan peftama tidak diperbolehkan buka. Setelah masa transisi selesai, kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan; g. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada masa transisi dua bulan peftama tidak boleh dilakukan. Setelah masa transisi selesai, kegiatan boleh dilakukan, kecuali kegiatan yang menggunakan peralatan bersama dan tidak memungkinkan penerapan jarak minimal 1,5 meter seperti basket, voli, dan sebagainya; h. Kegiatan selain pembelajaran tidak boleh dilakukan pada masa transisi dua bulan perLama, setelah itu diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan; i. Pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan boleh dilakukan dengan tetap menjaga protokol Kesehatan.

12. Pemerintah daerah, kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau kantor Kementerian Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya, wajib memberhentikan kembali pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan melakukan Belajar Dari Rumah (BDR) apabila ditemukan kasus konfirmasi positif di satuan pendidikan.

13, Pemberhentian sebagaimana dimaksud poin 12 di atas berdasarkan evaluasi bersama Satgas Penanganan COViD-19 setempat dapat dilakukan serentak atau bertahap dalam satu wilayah desa/kelurahan atau per wilayah kecamatan atau kabupaten/kota/provinsi sesuai dengan risiko penyebaran COVID-19.

14. Apabila dalam hasil pemantauan pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada suatu satuan pendidikan ditemukan dampak kesehatan yang bersifat lintas kabupaten/kota, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dapat memberikan rekomendasi untuk menghentikan pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan dimaksud.(TIM)