Home Tanggamus Hukum

Dugaan Keterlibatan Suratman Masalah KKN Sekertariat Dewan Tanggamus " APBD 2018-2019 Dikorupsi "

1565
0
SHARE
Fhoto Ilustrasi



Handalnews.id,Tanggamus - Karir Suratman mantan sekertaris Dewan kabupaten tanggamus akan berakhir. Pasalnya Suratman terlibat dalam masalah Dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN), untuk Kegiatan Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) tahun 2018-2019 milik Sekertariad Dewan Kabupaten Tanggamus, dan akan menjadi pintu awal untuk suratman menjadi penghuni Hotel Prodeo.
Semua itu akan terwujud bila Kejari kabupaten setempat serius untuk membongkar Dugaan KKN yang telah merugikan Negara dan berdampak memperpanjang penderitaan Rakyat.

Ketua Lembaga Gerakan Anti Korupsi (GRAB) Lampung mendesak para aparat penegak hukum di Kabupaten Tanggamus untuk segera menyelesaikan segala kasus-kasus korupsi yang sampai sekarang belum ada titik terang.

Salah satunya indikasi dugaan korupsi yang kuat dugaan Sekertaris Dewan, (Sekwan). seperti Anggaran untuk pembelian PIN 450 gram yang di anggarkan melalui Anggaran APBD 2019 senilai Rp 399.500.000 untuk Pembelian PIN, seberat 10 Gram yang akan dibagikan kepada 45 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus 2019.
Diduga adanya kerjasama oleh Sekwan, Kabag Perlengkapan dan PPK. DPRD Kabupaten Tanggamus dengan pihak ke 3 tiga, diduga adanya Kong kalikong untuk meraup keuntungan mencapai
Rp 199.130.000 juta.

Hal itu berawal terungkap nyanyian merdu dari salah satu Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang namanya di rahasiakan.
bahwa Emas yang dibagikan kepada 45 anggota DPRD Kabupaten Tanggamus iyalah Emas 22 karat.

Namun diduga PIN yang di Bagikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sejenis Kuningan.
Bila kenyataan PIN yang dipakai Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus itu Kuningan, yang pasti mengakibatkan Negara merugi rakyat menderita.
kalaupun itu emas 22 sesuai dari pengadaan masih terkena masalah Mark-Up. “ begini 450 ribu X 10 Gram emas 22 X 45 angota DPRD hanya menghabiskan Rp 200.430.000., jadi kemana sisanya inilah Mark-Upnya, maka si Herly selaku sekwan buang badan,” tegasnya. 

Disisi Lain salah satu Masyarakat Kabupaten Tanggamus menyayangkan besar­nya anggaran pengadaan PIN untuk anggota DPRD Kabupaten Tanggamus.

Beliau menambahkan “Saya kira buang-buang duit ya. Kan mestinya Dewan Per­wakilan Rakyat itu dikatakan keberadaannya tidak ditentu­kan oleh aksesoris. Yang paling penting bagaimana mereka se­bagai wakil rakyat bisa menjadi saluran untuk perjuangan aspi­rasi rakyat, Tukasnya."

Bukan tanpa dasar, suratman, menjadi orang satu-satunya yang berpotensi terkena delik hukum, sebab berdasarkan Data yang ada di meja redaksi dan nyanyian sumber menjelaskan. Suratman lah Selaku Pengelola Anggaran, wajar saja, Herly Rakhman Selaku Sekwan yang baru Buang Badan ada dugaan Mark-up dan Korupsi dalam Kegiyatan Pengadaan PIN, dikatakannya Kegiyatan tersebut sudah selsai. Dan saya duduk selaku Sekwan Baru. Ucapnya saat di konfirmasi belum lama ini.

Seperti di ketahui Anggaran untuk tahun 2019, yang bersumber dari APBD untuk sekertarit DPRD Kabupaten Tanggamus senilai Rp 3,5 meliar.

Adanya dugaan Mark-up dan Korupsi tersebut, di jelaskan oleh Kasubag dan PPK Kegiyatan, mengatakan Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus sebanyak 47 anggota. Harga emas waktu itu Rp 575 Upah nepa pin per satu pin Rp 8rb. Potong PPh/PPN Rp 10%.
Ucapnya. Kepada wartawan koran ini.

Dan bukan hanya di Kegiyatan tahun 2019 saja yang menjadi lahan Korupsi oleh Oknum-oknum Sekertariat DPRD Kabupaten Tanggamus, seperti Kegiyatan di tahun Anggaran 2018, adanya dugaan Korupsi seperti 6 kegiatan paket penyedia yang bersumber dari APBD milik Sekertariad Dewan kabupaten Tanggamus dikorupsi dengan modus penggelembungan Harga persatu barang dan adanya indikasi dugaan setoran proyek. Adanya dugaan Keterlibatan Suratman dalam indikasi tersebut, Suratman Masih Menjabat Selaku Sekertaris Dewan, (Sekwan). Dan Selaku penanggung Jawab Pengguna Anggaran tahun 2018.

Suratman dikala itu masih menjabat Selaku Sekwan, jadi dialah dalang dibalik tabir ini”,tuding sumber.

Sumber juga menjelaskan kegiatan yang dikorupsi tahun 2018 diantanya, Pembelian Karpet Rp 100 juta, Pemasangan Paving Blok Rp 150 juta, Pengadaan Videotron Rp 125 juta, Pembeliyan Sopa Rp 70 juta, Pembeliyan Netbook/Laptop Rp 60 juta, dan Pemeliharaan Rumah Dinas Ketua Rp 25 juta. “ dari kegiatan-kegiatan yang tertera semua dikorupsi dengan modus mark-up dan setoran sebesar 20 persen”,tegasnya.

Selain itu, sumber berkata indikasi setoran proyek sebesar 20 % persen menjadi awal mula Korupsi disekertariat dewan,dari 6 kegiatan tersebut total keseluruhan anggaran Rp530.000.000,-. “pihak ketiga memberikan upeti kepada oknum Koruptor di sekertariat dewan sebesar Rp.106.000.000,-.”ungkapnya.

Dalam urusan pemberian upeti, berakibat fatal sebab pihak ketiga merealisasikan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Rancangan Anggaran Biaya. Seperti kegiatan pembelian sopa yang menghabiskan anggaran Rp.70 juta tetapi dalam realisasinya sopa yang dibelikan tipe 3 yang semestinya sopa itu dibelikan dengan kualitas yang baik, “liat saja sopanya belum genap 1 tahun sudah hancur bahkan kainnya sudah memberudul”.

Lalu seperti kegiatan pembelian karpet Rp.100.000.000 sama sekali tidak ada manfaatnya,bila anggaran sebesar hanya untuk Pasilitas jalan Bupati ke Kantor DPRD Setempat. Coba bila anggaran yang besarannya 100 juta tersebut digunakan untuk Kesejahtraan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus, akan lebih ada Paedah/manfaatnya. Karna Masyarakat disana masih tergolong Masyarakat Miskin.

Seperti pengadaan Netbook/Leptop, ini kuat dugaan nya Piktif, sebab kegiyatan realisasi itu fiktif barang yang hanya kadarnya 50 persen,di karnakan barang tersebut di lakukan Perakitan, guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. (Red)