Home Lampung Utara Hukum

Dugaan Korupsi Dinas Dispora Kabupaten Way Kanan Rp 4,5 Milyar

303
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Way Kanan - Integritas Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Way Kanan menerima ujian untuk mengungkap persoalan dugaan Korupsi Di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) tahun anggaran 2019. senilai Rp 4.553.000.000 yang bersumber dari dana APBD/APBDP.

Dengan diwarnai indikasi permainan setoran, maka dampak paling dekat adalah kualitas dan kuantitas mutu pekerjaan yang sudah pasti akan dikorbankan.

Karena begini sudah tidak mungkin ada rekanan yang rela bersusah susah tanpa mengharapkan keuntungan.

Dalam ulasan ini kegiatan APBD sebanyak 17 Paket, seperti belanja Komputer, dengan ketentuan pengadaan Laptop dan Printer Rp 21 juta, Pembuatan Ruang ganti/Toilet Rp 180 juta, Belanja modal pembangunan Gazebo Rp 200 juta.

 Diduga oknum Dinas Dispora Kabupaten Way Kanan dengan sengaja Memark-up Anggara pembelian di tiga aitem pengadaan Langsung tersebut, Pasalnya" dari hasil kroscek dilapangan oleh wartawan koran ini pembangunan Yang ada di Dinas tersebut Tidak sesuai dengan Nominal besarnya anggaran yang di tetapkan oleh pihak dinas setempat.

Namun yang sangat mengherankan adalah kesan pembiaran yang di lakukan jajaran pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam menyikapi dugaan Korupsi, kolusi, nepotisme maupun Mark-up yang terjadi di tiap tiap SKPD maupun Perangkat Daerah, salah satunya seperti di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Way Kanan.


Melalui Yustian Umri Sangon Selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Way Kanan, yang kemungkinan berperan sebagai eksekutor yang layak dijadikan untuk membuka tabir dari pada kasak-kusuk dugaan KKN yang selama ini yang menyelubungi Dinas Dispora Kabupaten Way Kanan.

Namun seperti di ketahui, selama ini penegak Hukum di Kabupaten Way Kanan sendiri seperti sudah terbelenggu dan tidak lagi mampu bertindak, kendati persoalan dugaan KKN ini secara terang benderang terjadi di depan hidung mereka.

Yustian Umri selaku Kepala Dinas justru melemparkan permasalahan tersebut kepada Pihak Ketiga Ucapnya melalui Ponselnya, 5/11/2019.

Sebenarnya, Untuk menghentikan para oknum oknum Koruptor di bagian intansi tersebut, Penegak Hukum hanya perlu turun dan melihat bagai mana realisasi kegiyatan tersebut. Kemudian lakukan perbandingan terbalik. Sangat mudah sebenarnya, kalau Penegak Hukum serius.   (Red)