Home Tanggamus Hukum

Dugaan Korupsi Disporapar Tanggamus, Kinerja Penegak Hukum Dipertanyakan

328
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Tanggamus - Kinerja aparat penegak hukum di Kabupaten Tanggamus dalam memberantas kasus dugaan tindak pidana korupsi di daerah ini selama tahun 2018/2019 dinilai belum maksimal. Proses hukum yang tidak serius, bahkan terkesan tebang pilih, membuat rasa curiga terhadap Jaksa dan Polisi sulit dihilangkan.

Menurut sejumlah pengamat hukum, lemahnya penegakkan hukum atas kasus korupsi di Kabupaten Tanggamus selama tahun 2018/ 2019, antara lain disebabkan oleh pola kinerja aparatur penegak hukum yang cenderung lemah dan lamban.

Sehingga, membuat publik selalu pesimis, bila berbagai kasus yang masih diproses dapat tuntas secepatnya. Padahal, publik di daerah ini menaruh harapan besar kepada Jaksa dan Polisi untuk memberantas kasus korupsi.

Hal senada disampaikan oleh Dr. Yunada Arpan ,SE.,MM. yang juga sebagai Akademisi mengatakan secara umum penanganan kasus korupsi di Tanggamus sepanjang tahun 2018/2019 itu belum menunjukkan kemajuan yang berarti, karena bisa melihat sendiri, sejumlah kasus yang diduga melibatkan oknum tertentu yang memiliki kekuasaan pengaruh, nyaris tidak tuntas.

Seperti halnya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar), tahun 2019. berlandaskan dari temuan
terjadi adanya selisih anggaran sekitar Rp11.475.275.000. Milyar. Untuk Pembangunan Gedung Olah Raga Type B. 
Dimana dalam Pengerjaannya diduga tidak Mengacu dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). 

"Seandainya bila dalam pembangunan tersebut dilaksanakan yang sebenar benarnya tanpa ada nya dugaan Konspirasi antara Pokja, PPTK, Dinas Terkait dan Pihak Kontraktor selaku Pemenang Tender, dengan Nominal Anggaran senilai Rp 11,4 Milyar. Dapat dipastikan kegiatan pembangunan Gedung Olah Raga Type B dipastikan 80% selesai," kata Yunada Arpan, Saat diminta komentar terkait Korupsi yang ada di Provinsi Lampung, Minggu kemarin, (14/6).

Lantaran adanya dugaan Setoran Proyek 20 hingga 25% kepada Pemenang Tender. Akhirnya Bangunan dikorbankan. Apa lagi saat ini. Hal yang mustahil, dari awal sudah rugi. Pasti ingin mendapat Keuntungan yang besar. Adanya Hal itulah Bangunan jadi Korban oleh para Kontraktor, tanpa memikirkan nyawa  masyarakat yang di akibatkan tidak maksimalnya kekuatan Bangunan.

Seperti di Ketahui, Kabupaten 
Tanggamus adalah sesuai dengan Perka BNPB No.2 
Tahun 2012 Jenis ancaman bahaya yang akan dikaji meliputi: 
Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Longsor.

"Untuk itu diharapkan kepada Pihak Penegak Hukum disana. Agar kiranya dapat membongkar Dugaan Kotupsi di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2018/2019," tambahnya. (Red)