Home Lampung Utara Hukum

Dugaan Mark-up Pengadaan Mobil Dinas Dewan Lampura Dibidik

275
0
SHARE
Foto dok: Ilustrasi HandalNews.id

HandalNews.id, KOTABUMI - Fokus negara mengendalikan penyebaran virus corona selama ini justru dihambat oleh perilaku jahat para Koruptor. Sejak kasus positif pertama diumumkan, korupsi para penyelenggara negara acap kali 'bertandang' ke telinga publik. korupsi semakin merajalela di Lampung Utara, bagaimana akan maju dan masyarakat kecil bisa hidup kalau uang rakyat saja dilahab habis oleh pemerintahan kita sendiri. Penanganan kasus korupsi mungkin kurang nya memberi epek jera.

 
Pengakuan pria yang meminta namanya tidak disebutkan tersebut, menanggapi permintaan konfirmasi perihal pengadaan mobil pemerintah yang menggunakan system e-catalog Tahun 2021. Milik Sekertariad Dewan Lampung Utara, Lebih jauh dipaparkan, dalam dunia marketing, bagi hasil dan permainan diskon sudah hal yang wajar.
 
Diakuinya, para sales akan berlomba-lomba memainkan apa yang jadi hak mereka sebagai pekerja, untuk dibagi dengan panitia pengadaan.
 
“Walau e-catalog, masih bisa dimainkan dari sisi diskon dan poin yang seharusnya jatah dari marketing sendiri. Kadang kami nggak perlu dapat apa-apa cukup salary aja yang penting target tercapai dan yang utama karier bisa cepat terdongkrak,” ulas dia lebih panjang.
 
Dalam sistem e-catalog, tambah dia, sudah ditentukan tentang pemberian diskon sebuah produk. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sendiri pun mengetahui persis margin dan diskon yang diberikan. Namun semua, menurut dia, masih bisa diatur sebagaimana yang diungkapkan di awal.
 
KATEGORI GRATIFIKASI
 
Dalam perspektif hukum, bagi-bagi diskon dan poin oleh penyedia dan panitia pengadaan masuk dalam kategori Gratifikasi. Dalam buku saku memahami gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebutkan, gratifikasi adalah akar dari korupsi.
 
Masih dikutip dari buku saku ini, pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai sesuatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Dari berbagai jenis korupsi yang diatur dalam Undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengertian gratifikasi terdapat pada Penjelasan Pasal 12B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa: Yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas.
 
Hal ini akan terus diungkap edisi mendatang (red)