Home Lampung Selatan Hukum

Elemen Masyarakat, Desak APH Ungkap Dugaan Korupsi Di BPBD Lamsel

106
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lamsel - Sejumlah Elemen masyarakat berharap kepada Penegak Hukum di Kabupaten Lampung Selatan, untuk Mengungkap kasus dugaan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Tahun 2018/2019 silam. Dimana pasca bencana Tsunami menghantam kawasan Selat Sunda yang juga menghantam pesisir Lampung Selatan pada akhir tahun 2018 silam, dengan jumlah korban tewas mencapai 116 orang dan sebanyak 537 rumah warga yang rusak parah, bahkan sampai ada yang kehilangan tempat tinggal.
 
Namun, sepertinya berbeda bagi sang oknum Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lampung Selatan, dibalik bencana besar tsunami tersebut, oknum pejabat ini diduga kuat justru malah menjadikan bencana Tsunami untuk mencari kesempatan dalam Kesempitan Meraup Pundi-pundi dikala penderitaan Masyarakat. 
 
Seperti diketahui Anggaran yang di kucurkan oleh Penerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan guna membantu Meringankan Penderitan Masyarakat disana, melalu Badan Penanggulan Bencana Daerah dengan Total Anggaran senilai Rp14,170.000.000 untuk 17 Paket Kegiatan. 
 
Dimana dari 17 paket tersebut anggaran untuk pembangunan Hunian Sementara (HUNTARA) yang di pecah menjadi 2 paket kegiatan dengan keseluruhan sebesar,
Rp 4,712.500.000 kuat dugaan  Anggaran tersebut diduga jadi lahan Korupsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Drs. M. Darmawan MM selaku Kepala Badan BPBD.
 
Adanya hal itu. Saat di konfirmasi Darmawan mengatakan Kegiatan tersebut bukan di saat diri nya menjabat.
 
"Kegiatan itu bukan jaman saya menjabat," ucapnya.
 
Padahal siapapun yang menggantikan jabatan tersebut, sebelum pelantikan serah terima Jabatan. Pasti disampaikan kegiatan yang sudah di kerjakan dan kegiatan yang belum di laksanakan.
 
Di sisi lain. Darmawan selaku Kepala Badan BPBD justru mengatakan Untuk pembangunan Huntap yang sudah di SK kan oleh Plt. H. Nanang Ermanto, bahwa bangunan Huntap sebanyak 524 Hunian Tetap.
 
"Pembangunan tersebut hanya 250 bangunan Huntap," sebutnya.
 
Namun hal itu akan terus diungkap pada edisi mendatang.  (Red)