Home Pringsewu Hukum

H. Sujadi Tanggung Dosa Besar Sebanyak 7 Paket Setdakab Rawan KKN

325
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Pringsewu -  Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) tahun 2018-2019 milik Sekertariat Kabupaten Pringsewu senilai Rp.2.432.000.000,- untuk 7 Paket Proyek Terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sujadi sebagai kepala Daerah ikut menerima aliran Dosa. menjadi pertanyaan halayak ramai kenapa Sujadi Harus ikut menerima aliran dosa, jawabannya karena melantik pejabat bermental  Koruptor.

Diterpa problem diatas, tentu akan membuat Sujadi Dilema. karena (Dia-red) dikenal masyarakatnya, seorang yang soleh, tetapi adanya masalah itu membuat pengembangan pikiran masyarakat Kabupaten Pringsewu bahwa Sujadi   melakukan kesalahan.

“Kalau pak Sujadi pikir-pikir atau cari tau tentang seorang yang akan membantu dalam pemerintahnya pasti tidak terjadi masalah diatas inikan gara-gara kecerobohannya," ujar salah tokoh masyarakat.

Di lain sisi, menurut sudut pandang Kyai H.Ismail untuk sisi keagamaan,  perihal seorang pemimpin yang menunjuk bawahan, dan bawahanya melakukan Korupsi. secara garis besar Buya sapaan Akrab H.ismail menegaskan pimpinannya justru bakal menanggung dosa yang berlipat Ganda.

“Kalau masalahnya korupsi dan Pimpinannya mau lepas dari jeratan dosa, maka pimpinannya sendiri yang harus mengambil sikap untuk melaporkan permasalahan itu," pungkasnya.

Seperti diketahui, jajaran Setdakab Pringsewu tengah diterpa dugaan KKN 7 paket proyek senilai Rp2.432.000.000,- yang bersumber dari APBD tahun 2018-2019. Padahal dalam realisasi 7 paket proyek yang bersumber dari APBD Pringsewu tahun anggaran 2018-2019 juga diwarnai dengan modus mark-up dan permainan setoran proyek sebesar 20 persen yang diberikan pihak ketiga kepada oknum koruptor yang ada disana.
 
Dari keterangan narasumber diketahui jika 7 paket proyek tersebut ialah Kegiatan Kegiatan belanja jasa transportasi dan akomodasi haji/umroh tahun 2019 senilai Rp600.000.000; Kegiatan belanja sewa dekorasi tahun 2019 sebesar Rp90.000.000; Kegiatan belanja sewa pakaian adat/tradisional tahun 2019 sebesar Rp90.000.000; Kegiatan belanja sewa tenda tahun 2019 sebesar Rp200.000.000.
 
Kegiatan belanja bahan pameran tahun 2019 sebesar Rp72.000.000 dan kegiatan belanja jasa trasnportasi dan akomodasi haji/umroh tahun 2018 sebesar Rp900.000.000 lalu kegiatan belanja jasa transportasi dan akomodasi wisata religi tahun anggaran 2018 sebesar Rp480.000.000.
 
“Dari 7 kegiatan itu, oknum koruptor yang ada di Setdakab Pringsewu diduga meraup keuntungan yang sangat fantastis, bayangkan saja modus korupsinya mark-up atau penggelembungan dan meminta fee proyek ke pihak ketiga bila hendak mendapatkan paket kegiatan,” kata sumber.
 
Sumber juga berkata bahwa pada tahun 2018 kegiatan belanja jasa trasnportasi dan akomodasi haji/umroh yang menelan anggaran sebesar Rp900.000.000, dimana 30 orang diberangkatkan hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp780.000.000. karena menurut sumber paket yang diambil ialah paket reguler yang mana per-orang hanya menghabiskan anggaran sebesar Rp26.000.000.
 
Lebih jauh, sumber menuding jika terjadi dugaan korupsi pada kegiatan belanja jasa transportasi dan akomodasi wisata religi tahun anggaran 2018 sebesar Rp480.000.000 dengan rincian penyelenggaraan perjalanan wisata religi ini dilaksanakan selama 3 hari kalender untuk Agama Kristen Protestan dengan daerah tujuan Jakarta-Bogor. 5 hari kalender untuk Agama Kristen Katolik dengan daerah tujuan Jogjakarta, 5 hari kalender untuk Agama Budha dengan daerah tujuan Jogjakarta, 7 hari kalender untuk Agama Hindu dengan daerah tujuan Bali.
 
Sedangkan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 226 orang, dengan rincian 90 orang peserta yang beragama Kristen Protestan, 46 orang peserta yang beragama Kristen Katolik, 45 orang peserta yang beragama Hindu dan sebanyak 45 orang peserta yang beragama Budha.
 
“Dalam Pelaksanaannya, Rombongan Wisata Religi berangkat dan kembali dari Kabupaten Pringsewu. Dengan anggaran sebesar itu menjadi dilema karena kalau kita rincikan dengan anggaran hampir setengah miliar tersebut tentu yang terbenak dalam pemikiran kita. Pasti parawisatawan diberangkatkan ke luar negeri bukan dalam negeri lalu asas pemanfaatan dan hasil yang didapat tentu harus sepadan dengan nominal yang dikucurkan sebab anggaran yang digunakan milik rakyat,” paparnya.
 
Edisi mendatang kasus ini akan terus dikupas lebih mendalam. Tunggu. (Hadi.S)