Home Tanggamus Hukum

Hukum Mesti Bertindak, Dugaan KKN Disporapar Tanggamus Capai Milyar Rupiah

867
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Tanggamus - Dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata ( DISPORAPAR) Kabupaten Tanggamus harus secepatnya Harus mendapat Respon dari Penegak Hukum setempat, selain diduga telah merugikan keuwangan Negara hingga miliaran rupiah, kasus ini juga telah menghambat roda pembangunan disana.

Yang sangat di sesalkan adalah keputusan Bupati Tanggamus, Dwi Handajani, dalam menempatkan Retno Noviana Damayanti sebagai Kepala dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, karena telah membuka Kran Korupsi di sana.

Apalagi dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), dalam mengelola Satuan Kerja itu Seperti sudah menjadi Kelumrahan, yang sangat mencolak dan tidak lagi kawatir dengan  segala Konsekuensi yang menanti.

Sepertidiketahui,sederet kegiatan milik Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata dilaksanakan dengan tidak sesuai Kebutuhan, kegiatan Daerah dan Kegiatan yang di laksanakan hanya terkesan Menghamburkan Keuangan Negara.
Bahwa hampir seluruh kegiatan APBD/Swakelola Dinas Kepemudaan Olah Raga. Jadi Ajang Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) oleh Oknum Pejabat disana.

Bahkan bukan tidak Mungkin jika Sekenario KKN di Disporpar di lakukan secara Berjamaah dan sangat Masif yang melibatkan Mulai Pejabat Dinas Hingga Pejabat Teknis.

Contoh Kegiatan yang terindikasi Korupsi, adalah Seperti Pembangunan Setadion Mini Tipe B, pada 2019 lalu yang menghabiskan Anggaran Hingga Rp 20.934.000.000. Yang hanya merealisasikan Bangunan berukuran 1700 Meter.

Bahkan tidak sedikit Kalangan yang Mencibir besaran Anggaran yang sudah di kucurkan Tersebut sebagai bentuk Pemborosan.
Selain itu setadion tersebut sangat Minim manfaatnya, karna dalam perjalanannya Setadion tersebut akan menjadi Kebutuhan Prioritas Masyarakat, dan hal tersebut di anggap Kontras dengan Angka Kemiskinan di Kabupaten Tanggamus yang mencapai 12,48%. Bahkan Kabupaten Tanggamus Menduduki Pringkat ke-9 dari 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung Dalam Angka Kemiskinannya.

Bukan berhenti pada urusan Pembangunan Setadion saja, dugaan KKN Disporapar yang di anggap menjadi Blunder bagi Bupati disana, antara lain, Pembangunan Patung Lumba-lumba Tahap 1 senilai Rp 1.587.450.000.

Dari kalangan menilai dari angka Nilai Nominal yang di keluarkan demi pembangunan sebuah Patung sangat tidak Masuk akal dan jauh dari akal Sehat.
Belum lagi di tambah dari Pengakuan dari Sumber Koran ini Bahwa Lahan Subur Korupsi Disporpar juga mencakup sejumlah Kegiyatan Belanja Jasa Penyiyaran/peliputan (pariwisata degital Marketing traveler Rp 100.000.000.

Pengawasan teknis pembangunan baru dan prasarana oleh raga ( DAK reguler Rp 295.000.000.
Belanja Modal pengadaan Ruang Ganti Toilet Rp 195.000.000. Belanja Modal Pengadaan Pembangunan Jalan, irigasi dan jaringan (jalan pendestrian) Rp 390.000.000.
Dan masih banyak lagi kegiyatan yang diduga jadi lahan Basah oleh Oknum Disporpar Kabuoaten Tanggamus 2019.

Seperti diketahui Anggaran yang di kucurkan oleh Pemerintah Daerah tahun 2019 Senilai Rp 17.138.000.000. Untuk pembiayaan kegiatan sebanyak 77 paket.
Dan kembali di Anggarkan pada tahun 2020 senilai Rp 11.756.000.000. Untuk pembiayaan kegiatan sebanyak 64 Paket.

Untuk itu diharapkan kepada Penegakan Hukum disana. Agar dapat Membongkar Kasuk Kusuk Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Dinas Pemudaan,kalau Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Tanggamus. (Red)