Home Tanggamus Hukum

Inspektorat Tanggamus Segera Panggil Sukiban

89
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Tanggamus - Inspektorat Kabupaten Tanggamus dalam waktu dekat akan segera melakukan pemanggilan terhadap Sukiban Kepala Pekon Sudimoro, Kecamatan Semaka, karena dari hasil penyerahan data dan bukti diduga telah melakukan korupsi Dana Desa tahun 2019, senilai Rp Ratusan juta rupiah.

"Ya kami sudah menerima penyerahan data dan bukti-bukti adanya penyalahgunaan Dana Desa, dalam waktu dekat kami akan segera melakukan pemanggilan," ungkap Wakil Kepala Inspektorat Gustam Apriansyah, ketika dikonfirmasi melalui telpon seluler, kemarin.

Selain itu menurutnya perilaku Sukiban harus paham akan tugas dan fungsi sebagai kepala pekon jangan diserahkan kepada sekdes.

"Seperti untuk tugas dan fungsi kepala Desa/Pekon adalah bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa," katanya.

Kemudian lanjutnya, kewenangannya adalah memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan.

"Dan Pemberdayaan mengangkat dan memberhentikan perangkat desa karena dia pemegang kekuasaan di desa," ujarnya.

Diketahui sosok parlente (hidup bergaya mewah) dan berkelas nampak jelas warna kehidupan Sukiban selaku Kepala Pekon Sudimoro Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. Ibarat kacang lupa kulit, yang dulu sulit kini berganti parlente karena alih-alih informasi diduga dia melakukan tindak pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Anggaran Dana Desa (DD) senilai Rp.858.000.000, tahun 2019 milik desa setempat.

Banyaknya kegiatan yang melalui sumber Penyerapan Dana Desa (DD) Tahun 2019, seperti halnya Pekon Sudimoro Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus
disinyalir adanya dugaan Korupsi Hingga Memanipulasi data disetiap kegiatan.

Kemudian beberapa pembangunan yang menggunakan dana APBN tahun anggaran 2019, Pembangunan, seperti Balai Rakyat yang menghabiskan anggaran Rp 430 juta, dengan Volume Panjang 21 Lebar 17 meter. Rehabilitasi/Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa Rp 94 juta, juga tidak luput oleh Oknum Kades dan Sekdes.

Berdasarkan Hasil Investigasi dan Informasi yang dihimpun, adanya ketidak sesuaian dari pelaporan penyerapan anggaran dengan yang dilapangan, salah satunya adalah perbedaan apa yang disampaikan oleh Sukiban selaku Kepala Pekon dengan yang terjadi di lapangan.

Apa yang di sampaikan Sukiban hanyalah 
kebohongan besar. Seperti Pengakuannya saat di konfirmasi beberapa waktu lalu. 

Dirinya mengatakan Pembangunan Balai Rakyat yang menghabiskan Anggaran Rp 430 juta, dengan volume panjang 21 Lebar 17 meter, menurutnya masih kurang

"Untuk Pembangunan Balai Rakyat tersebut akan dilaksanakan tahap ke dua, karena dana nya masih kurang, kemungkinan dana yang dibutuhkan pembangunan itu sebesar Rp 700 hingga Rp 800 juta," sebutnya.

"Untuk anggaran Rehabilitasi/Peningkatan Taman Bermain Anak Milik Desa Rp 94 dana itu di alihkan untuk pembeliaan lahan," katanya.

Namun hal tersebut diduga Sukiban melakukan pembohongan besar, karena warga sekitar mengungkapkan untuk lahan PAUD masih menumpang di tanah musholla," sebut salah satu warga sekitar.

Untuk itu, diapun menghimbau kepada pihak inspektorat, DPMD dan camat harus cermat dalam menerima laporan APBDes dan surat SPJ.

"Jangan sekedar asal-asalan mengauditnya, sesuai tidak antara laporan pertanggung jawaban dalam administrasi, dengan bukti yang ada lapangan," sebutnya.

"Adanya hal ini, saya juga berharap pihak aparat penegak hukum, agar dapat mengungkap adanya dugaan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh Sukiban," harapnya.

Mau tahu apa saja dugaan Korupsi yang di lakukan Sukiban dan Kroni-kroninya. Baca edisi mendatang.   (Red)