Home Tulang Bawang Pemerintahan Daerah

JUMAWA ! DINAS PUPR TUBABA MELARANG TAMU MEMBAWA HP ATAU KAMERA KEDALAM RUANGAN TERMASUK JURNALIS

301
0
SHARE
Foto: dok HandalNews.id

TUBABA - HANDALNEWS. Kebijakan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulang Bawang Barat Iwan Mursalin, ST., MT terkesan jumawa alias sombong. Pasalnya terdapat larangan untuk para tamu yang berkunjung termasuk jurnalis membawa masuk kamera atau handphone kedalam ruangan. Kamis, 29 April 2021


Terdapat keterangan pada pintu masuk kantor PUPR "PENTING TAMU YANG BERKUNJUNG HARAP MENITIPKAN BARANG DI LOKER POL PP YANG TELAH DISEDIAKAN HP, TAS, KAMERA DAN DILARANG MEMBAWA SENJATA TAJAM". Begitu keterangan yang tertera di pintu masuk kantor Dinas PUPR Tubaba.

Hal ini sangat disayangkan oleh Ketua PWI Tubaba Edi Zulkarnain, mengingat tugas jurnalis dalam mencari berita tentunya perlu salah satu alat yang dilarang oleh Dinas PUPR seperti kamera atau HP. Apa yang saat ini dilakukan oleh Dinas PUPR Tubaba kami anggap sebuah pelarangan atau dapat kita simpulkan upaya pembredelan karya-karya jurnalistik. Dan kami menganggap dinas tersebut tidak memahami tentang Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagaimana dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Lanjutnya, Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebar luaskan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sementara, Anggota SAT POL PP selaku penjaga pintu masuk kantor Dinas PUPR TUBABA Gustam menerangkan," kami diperintah dinas PU untuk lebih detail siapa yang membuatnya kami tidak tahu intinya Dinas PU".

Ditanyai soal bagaimana tugas jurnalis, Gustam menambahkan, "Kami akan melapor kepada yang bersangkutan apabila ada jurnalis yang ingin wawancara itupun kalau yang bersangkutan berkenan apabila tidak jurnalis tidak bisa melakukan wawancara. Terangnya. (Jaz)