Home Lampung Barat Hukum

Kejari Didesak Periksa KKN Sekretariat Lambar

770
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lambar - Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di Sekretariat Kabupaten Lampung Barat, terus memanas. pasalnya  Ketua Lembaga Generasi Bangsa Bebas Korupsi (GBBK) Lampung, Harpandi, mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Barat untuk bergerak melakukan pengumpulan data dan keterangan.

“Hukum harus ditegakkan jangan lancip kebawah tumpul keatas," katanya ketika dihubungi via telpon.pekan lalu.

Kata Pandi, masalah dugaan KKN tersebut, sudah selayak nya pihak kejari melakukan pemeriksaan.

"Dilihat dari kronologis terjadinya tindakan KKN di sekretariat setempat ditambah data  yang ada, maka tidak ada alasan bagi pihak Kejari Lampung Barat untuk menolak atau tidak menindak lanjuti permasalahannya.
jika masalah ini dibiarkan, maka taruhannya, kepercayaan masyarakat kepada aparat penegak hukum di Kabupaten Lampung Barat akan hilang.

“Korupsi bagaikan mesin pembunuh massal. oknum koruptor, semestinya diberikan efek jera yang pantas sesuai dari perbuatan yang dilakukannya," pungkasnya.

seperti dilansir berita lalu, dengan judul : Koruptor Mesti Dipenjara Bagian Tapem Dan Perlengkapan Sekretariat Lambar Korupsi

Hukuman yang paling pantas untuk para Koruptor ialah Dipenjara. Hal itu pasti terbayang oleh oknum Koruptor di Bagian Tata Pemerintah (Tapem) dan Perlengkapan sekretariat Kabupaten Lampung Barat, sebab indikasi Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) terendus di Dua bagian tersebut.

Menurut narasumber, Anggaran Pendapatan Biaya Daerah (APBD) tahun 2018-2019 milik bagian tapem dan perlengkapan  di korupsi. modusnya Setoran proyek dan Mark-up.

“Sebanyak 26 paket penyedia dan swakelola yang dikucurkan untuk Dua bagian tersebut dikorupsi dengan cara menggelembungkan nominal anggaran dan meminta setoran proyek kepada pihak ke-3," paparnya.

Lebih jauh,sumber menjelaskan, permainan Bagian Tata Pemerintahan,modus Mark-up, seperti kegiatan pengadaan tunggu/ tanda batas tahun 2019 sebesar Rp.125.000.000.

Pasalnya, pembuatan patok yang dihasilkan tidak relevan dengan besaran anggaran yang ada, sebab untuk 1 patok menghabiskan biaya sebesar Rp.5.000.000,- jika dilihat secara kasat mata, anggaran pembuatan patok tersebut diperkirakan tidak lebih dari Rp.2 juta. Jumlah patok keseluruhan sebanyak 25 patok.

“Logikanya, anggaran 5 juta, jika dibelikan bahan material untuk pembuatan 1 patok, maka patok yang dihasilkan bisa sebesar tugu pembatas pekon,” jelasnya.

Mark-Up juga terjadi pada kegiatan pengadaan prasasti tahun 2019 senilai Rp.90.000.000. 

“Sebanyak 9 paket lainya dikorupsi sebab realisasinya tidak relevan dengan anggaran yang dikucurkan," katanya.

Begitu juga untuk Bagian Perlengkapan, Kegiatan pengadaan springbed tahun 2019 Rp.330.000.000,- dimana kegiatan ini semestinya dibelikan type 1 merk king koil tetapi realisasinya type 2 king koil dimana selisih harga barang yang diadakan sangat jauh berbeda.

Kegiatan pengadaan perlengkapan rumah dinas bupati  dan wakil bupati Rp.1.670.000.000,- terindikasi kuat adanya setoran pihak ke-3 sebesar 20 persen. Artinya untuk setorannya sebesar Rp.334.000.000,-.

“Dari tahun ketahun kegiatan ini selalu diadakan dan yang menjadi pertannya barang-barang kegiatan tahun-tahun sebelumnya kemana sebab itu asset Negara, kalaupun dilelang pasti ada pemberitahuan agar transparan," sebutnya.

Sama halnya juga dengan paket-paket lainnya.
Hingga berita ini dilansir kedua kepala bagian belum bisa dihubungi.

Edisi mendatang permasalahan ini akan terus di fublikasikan.    (Hadi.S)