Home Lampung Timur Hukum

Kejari Lamtim Didesak Bongkar Permainan Proyek Dinas PU

337
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lamtim - Kejaksaan Negeri Lampung Timur didesak untuk segera mengungkap skandal pengkondisian proyek Dinas Pekerjaan Umum yang sepanjang tahun 2019 menerima kucuran APBD/APBDP sebesar Rp195.068.000.000 yang dipecah untuk membiayai 646 paket proyek.

Desakan tersebut muncul dari berbagai elemen masyarakat yang sudah merasa muak dengan permainan proyek yang dilakukan oknum Pokja Unit Layanan Pengadaan dan rekanan setempat. 

Selain itu, desakan itu juga didasarkan kepada permainan mahar proyek oleh oknum pejabat Dinas PU Lampung Timur yang di banderol sebesar 25-30 persen dari nilai pagu.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK) Provinsi Lampung, Chaidir, mengatakan jika pihaknya sudah cukup lama mengamati gerak-gerik Pokja ULP Lampung Timur dan bisa memastikan jika biang kerok indikasi KKN Lampung Timur berawal dari unit kerja tersebut. 

Dia juga mengatakan jika selama ini seluruh mekanisme lelang yang dilaksanakan merupakan sebuah formalitas saja, sebab sebelumnya sudah ditentukan siapa yang akan menerima dimana. 

“Setelah ditentukan siapa pemenangnya, maka diselenggarakan proses lelang dengan menyiapkan perusahaan pendamping yang nantinya akan gugur dengan berbagai macam alasan. Sehingga pemenangnya sudah dipastikan merupakan rekanan yang telah menjalin kesepakatan sebelumnya,” tandasnya.  

Chaidir juga menjelaskan jika indikasi permainan dalam mekanisme lelang dapat terlihat dari besaran nilai tawar yang tidak lebih dari 1 persen.

“Logika saja, jika nilai tawar yang diberikan pemenang tidak lebih dari 1 persen apakah tidak ada penawar lain yang berani lebih tinggi selama masih masuk dalam kategori wajar,” tukasnya. 

Dia berasumsi jika permainan proyek di Lampung Timur, khususnya Dinas Pekerjaan Umum merupakan lingkaran setan yang harus segera dihentikan.

“Ini semua merupakan lingkaran setan yang melibatkan permainan mahar di satuan kerja, pengkondisian di ULP dan oknum rekanan nakal,” lugasnya.   

Dirinya juga mengaku sangat prihatin dengan laju pembangunan di Lampung Timur, sebab dari sekian banyak proyek yang digelontorkan pemerintah kabupaten setempat, hamper semuanya tidak berpihak kepada rakyat. 

“Artinya begini, ketika proyek yang dikerjakan telah melalui proses didalam lingkaran setan itu, maka sudah bisa dipastikan jika realisasinya tidak akan maksimal. Ketika suatu pekerjaan tidak dikerjakan dengan baik, maka yang pertama kali mendapat imbasnya adalah masyarakat kecil,” cetus dia lagi.

Chaidir juga berharap agar aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Lampung Timur bisa proaktif dalam menyikapi setiap permasalahan yang disampaikan masyarakat. “Mereka para penegak hukum itu sudah disumpah untuk mengemban neraca kebenaran,” tandasnya. 

Dirinya memberikan contoh indikasi kongkaling antara Pokja ULP dengan rekanan adalah dalam realisasi kegiatan rehabilitasi anjungan Kabupaten Lampung Timur di Komplek PKOR Way Halim yang dilaksanakan oleh CV Gema 21 dengan nilai sebesar Rp4.000.000.000.

“Sejak awal pelaksanaannya, proyek itu tidak memasang papan informasi proyek, sehingga masyarakat akan susah untuk mengetahui keterangan tentang proyek tersebut, terlebih nilai proyek itu sangat besar,” tambahnya.

Bukan hanya itu saja, Chaidir menerangkan lagi, ada beberapa perusahaan yang mendapat lebih dari satu jatah proyek di Dinas PU Bina Marga dengan besaran hingga miliaran Rupiah. “Perusahaan yang kerap mendapat jatah lebih banyak adalah CV 3 Putri, CV Rama Pratama Jaya dan CV Harda Putra Meshasc,” tutupnya.

Sumber lain Koran ini juga menyebutkan jika Pemerintah Kabupataen Lampung Timur telah melakukan pembohongan massal. Sebab, dalam Musrenbang 2018-2019 tingkat kabupaten yang digelar pemerintah daerah setempat  disebutkan jika akan dilakukan peningkatan infrastruktur, ekonomi kerakyatan dan pelayanan publik untuk pertumbuhan daerah berbasis agribisnis menuju masyarakat Lampung Timur aman, mandiri, sejahtera dan berakhlak mulia. 

Sumber ini juga berasumsi jika seharusnya para Anggota DPRD Lampung Timur selaku wakil rakyat bisa lebih aktif dalam mengawal setiap laju pembangunan disana. Karena tidak satu Rupiah pun anggaran halal digunakan sebelum mendapat persetujuan dari 45 Anggota DPRD Lampung timur. 

Hingga naskah ini dilansir, pihak Dinas Pekerjaan Umum Lampung Timur belum bisa diklarifikasi, bahkan beberapa kali disambangi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung timur tidak berada ditempat. (Red)