Home Pesawaran Hukum

Kejari Pesawaran Diduga Tak Punya Nyali Proses Subhan Wijaya

2109
0
SHARE
Poto : Kepala Kejaksaan Negeri Tinamawati BR.Saragih, S.H., M.H

Handalnews.id, Pesawaran - Selain masyarakat mempertanyakan kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Diduga Korps Adhyaksa tersebut tak punya nyali untuk memproses Subhan Wijaya yang saat ini telah duduk di DPRD setempat terkait dengan Adanya dugaan Penyimpangan Dana Desa Senilai Milyaran rupiah di Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima.


Hal ini sangat disayangkan karena tidak sesuai dengan Visi dan Misi Kejaksaan RI untuk "Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang Professional, Proporsional dan Akuntabel"

"Ini ada apa, karena Kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak pidana tertentu, dalam Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat dan mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan RI yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme," ungkap salah satu masyarakat Desa Pekondoh HM, yang di dampingi, EW, AH dan ED, kepada media ini, Kamis (23/7/2020).

Dia menuturkan pada bulan Juni lalu dirinya bersama masyarakat setempat telah melaporkan adanya dugaan penyimpangan Dana Desa, namun sampai dengan hari ini belum ada tindak lanjut.

"Kami sudah menanyakan langsung di Kejaksaan Negeri dan kemarin bertemu dengan Kasi intel nya bapak A.Dice, namum jawaban tidak sesuai dengan harapan kami," jelasnya.

Karena katanya, banyak alasan yang di utarakan dari kejaksaan dalam menangani permasalahan tersebut, diantara kurangnya personil, kemudian mau menghadapi Pilkada, sehingga dugaan penyimpangan tersebut belum bisa di proses sampai dengan waktu yang tidak ditentukan.

"Ini ada apa, padahal data-data pendukung untuk memulai penyelidikan sudah kami serahkan saat kami melapor, kami juga siap mendampingi jika dari pihak kejaksaan akan turun kelapangan," sebutnya.

Dia menambahkan, masyarakat masih menunggu kinerja Kejaksaan Negeri Pesawaran, namun jika tidak ada tindak lanjut, dirinya akan menindaklanjuti ke Kejaksaan Agung RI, bidang pengawasan untuk berkoordinasi.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Tinamawati BR.Saragih, S.H., M.H, melalui Kasi Intel A.Dice, ketika akan dikonfirmasi, mengatakan dirinya sedang rapat silakan langsung datang saja kekantor setelah dzuhur.

"Saya sedang rapat, kalau konfirmasi masalah itu, jangan melalui telpon, nanti abis dzuhur datang aja kekantor," ujarnya ketika dikonfirmasi melaui telpon, Kamis (23/7/2020).

Namun ketika media ini datang kekantor Kejaksaan Negeri dan bertemu Karim, salah satu security, dirinya mengatakan kalau Kasi Intel sedang rapat.

"Pak Kasi Intel sedang rapat pak," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Adanya Dugaan Penyimpangan Dana Desa Senilai Milyaran rupiah Akhirnya, masyarakat Desa Pekondoh, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran, kali ini secara resmi melaporkan di Kejaksaan Negeri kabupaten setempat, yang melibatkan mantan kepala desa Subhan Wijaya, penjabat (PJ) kepala desa, hingga kepala desa saat ini. 

Hal itu diungkapkan salah seorang warga Desa Pekondoh ketika ditemui di Kantor Kejaksaan Negeri Pesawaran, Kecamatan Gedongtataan, Rabu (17/6/2020).

"Ya kami berikan laporan secara resmi kepada Kejari Pesawaran atas dugaan penyimpangan dana desa yang terjadi di desa kami," ungkap dia yang meminta dirahasikan identitasnya seusai menyerahkan berkas laporan. 

Ia menjelaskan, setidaknya ada tiga nama yang dilaporkan atas dugaan penyimpangan dana desa tersebut, masing-masing adalah, mantan kepala desa Subhan Wijaya yang sekarang menjabat sebagai Anggota DPRD Pesawaran, mantan PJ Dedi Marta, dan juga kepala desa yang sekarang, Firlizani. 

Menurutnya, ketiga nama tersebut diduga melakukan penyimpangan dana desa dalam periode 2016 sampai dengan 2019 dengan cara Mark Up anggaran hingga kegiatan-kegiatan yang dianggap fiktif. 

"Ada tiga orang yang kami laporkan, tiga orang itu terindikasi melakukan penyimpangan, untuk itu kami minta agar aparat penegak hukum dapat menyelidiki dugaan tersebut," jelas dia.

"Yang pertama ada mantan kepala desa, Subhan Wijaya yang diduga melakukan penyimpangan pada periode 2016 sampai dengan 2018 tahap pertama, dan juga nama yang kedua mantan PJ Dedi Marta pada periode 2018 hingga 2019 tahap pertama. Dan terakhir kepala desa yang sekarang, Firlizani yang diduga melakukan penyimpangan untuk periode dana desa tahun 2019 tahap kedua dan ketiga," tambah dia. 

Dirinya juga mengatakan, selain melaporkan dugaan tersebut ke Kejari Pesawaran, ia bersama dengan beberapa masyarakat juga melapor kepada Badan Pengawas Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung. Ia berharap agar nantinya dalam setiap proses penyelidikan, pihak masyarakat dapat diikut sertakan. 

"Jadi kami ngak cuma lapor ke Kejari, tapi sebelum kesini, tadi pagi kami sudah laporan juga ke BPK provinsi," katanya. 

"Yang pasti kami berharap, agar nantinya disetiap proses penyelidikannya, saat auditnya kami dapat dilibatkan, karena memang kami masyarakat asli desa itu, maka secara otomatis kami tau seperti apa kejadian yang ada di sana," tutupnya. (Ismail)