Home Lampung Selatan Hukum

Kekuatan Besar Membuat Sistem APH Seperti Tidak Berfungsi ??

207
0
SHARE
Fhoto dok : handalnews.id

Handalnews.id, Lampung Selatan - Korupsi telah menjadi penyakit kroni, Untuk memaksa Integritas Penegak Hukum masih membutuhkan waktu dan Senergi yang tidak kecil. padahal prilaku Korup yang mengancam kelangsungan hidup bangsa, namun memaksa integritas penegak hukum masih membutuhkan waktu., seharus Jika Penegak Hukum di Kabupaten Lampung Selatan benar- benar Menjalankan sesuai Tugas dan pungsinya (Tupoksi), pastilah hal itu sudah ada titik terang soal adanya dugaan yang di lakukan para oknum Dinas Perumahan Dan Pemukiman yang diduga Praktik busuk menyelewengkan uang Rakyat.

Prilaku oknum koruptor di Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, sudah tidak bisa dimaafkan. Semua atas dasar Informasi yang dijamin ke akuratannya, bahwa terdapat masalah dugaan Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme (KKN) terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 senilai Rp.32.9 Miliar milik instansi tersebut.

"Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan, tahun 2020 mendapatkan kucuran APBD senilai Rp.32.9 Miliar, dari Anggaran tersebut direalisasikan untuk 243 paket kegiatan. Nah dari setiap paket itulah oknum Koruptor melancarkan modusnnya dengan cara mematok setoran kepada pihak rekanan",tegas sumber.

Lebih jauh sumber menyampaikan, adannya setoran tersebut berakibat fatal. dimana terdapat beberapa kegiatan kontruksi yang dilaksanakan oleh pihak rekanan mengalami gagal Kontruksi, karena pihak rekanan mengkesampingkan kualitas kegiatan untuk mendapatkan keuntungan. "Rekanan sudah rugi awal sehingganya jalan satu-satu untuk meraup keuntungan dari kegiatan yang di laksanakan dengan menumbalkan kualitas Kontruksinya",ucapnnya.

Masih kata sumber, adapun kegiatan yang sangat ketara menjadi lahan Korupsi oknum Korup tersebut, diantaranya. Rehab Taman Anak BATIN Masjid Agung Kalianda Rp.200.000.000,-. Rehab Taman Kain Inuh Rp.200.000.000,-. Perencanaan Tugu Kelapa Puan, Taman Kain Inuh, Taman Rusun Way Lubuk
Rp.100.000.000,-. Perencanaan Rehab Komplek Pemakaman Ratu Menangsih Rp.100.000.000,-. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Drainase Rp.100.000.000,-. Pengawasan Pembangunan dan Rehab Taman Rp.100.000.000,-.

Lalu untuk kegiatan Swakelola, Belanja pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layanan minimal 50 KK (DAK Reguler) Pembanguan IPAL Desa Kalisari Kec. Natar
Rp.600.000.000,-. Pembangunan Instalasi Air Limbah (DAK)Belanja pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layanan minimal 50 KK (DAK Reguler) Pembanguan IPAL Desa jati Indah Kec. Tanjung Bintang Rp.600.000.000,-. Pembangunan Instalasi Air Limbah (DAK)Belanja pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layanan minimal 50 KK (DAK Reguler) Pembangunan IPAL Desa Srikaton kec.Tanjung Bintang Rp.600.000.000,-. Pembangunan Instalasi Air Limbah (DAK)Belanja pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layanan minimal 50 KK (DAK Reguler) pembangunan IPAL Desa tanjung gading Kec. Rajabasa Rp.600.000.000,-. Pembangunan Instalasi Air Limbah (DAK)Belanja pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layanan minimal 50 KK (DAK Reguler)
Pembanguan IPAL Desa Toto Harjo Kec. Bakauheni Rp.600.000.000,-.
Pembangunan Instalasi Air Limbah (DAK)Belanja pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layanan minimal 50 KK (DAK Reguler) Pembangunan IPAL Desa hatta Kec. Bakauheni Rp.600.000.000,-. Pembangunan Instalasi Air Limbah (DAK)Belanja pembangunan Baru IPAL Skala Permukiman Kombinasi MCK dengan Jumlah Layanan minimal 50 KK (DAK Reguler)
Pembangunan IPAL Desa Betung Kec.Rajabasa Rp 589.368.250,-

Adanya hal itu, diharapkan Pihak Penegak Hukum Prepisional, dalam mengusut adanya dugaan yang dilakukan para oknum Koruptor di Dinas Perumahan dan Pemukiman, Efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi akan sangat menentukan ada atau tidaknya Epek jera bagi para pelakunya. (RED)