Home Tanggamus Hukum

Kekuatan Besar Membuat Sistem APH Tidak Berfungsi

281
0
SHARE
Fhoto dok : ilustrasi

Handalnews.id, Tanggamus - Korupsi telah menjadi penyakit kronis, Untuk memaksa Integritas Penegak Hukum masih membutuhkan waktu dan Senergi yang tidak kecil.

Padahal prilaku Korup yang mengancam kelangsungan hidup bangsa, namun memaksa integritas penegak hukum masih membutuhkan waktu, seharusnya jika Penegak Hukum di Kabupaten Tanggamus benar- benar Menjalankan sesuai Tugas dan pungsinya (Tupoksi), pastilah hal itu sudah ada titik terang soal adanya dugaan yang di lakukan para oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diduga Praktik busuk menyelewengkan uang senilai Rp 7,8 miliar.

Prilaku oknum koruptor di Dinas Pendidikan Tanggamus sudah tidak bisa dimaafkan. Semua atas dasar Informasi yang dijamin ke Akuratannya, bahwa terdapat masalah dugaan Korupsi,Kolusi Dan Nepotisme (KKN) terkait
indikasi korupsi BOS Afirmasi Disdikbud Tanggamus tahun anggaran 2020 mencapai angka Rp7,8 miliar. “ Dampak dari korupsi inikan sangat luas dan berdampak langsung kepada perkembangan generasi muda.

Adanya hal itu, diharapkan Pihak Penegak Hukum Prepisional, dalam mengusut adanya dugaan yang dilakukan para oknum Koruptor di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, Efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi akan sangat menentukan ada atau tidaknya Epek jera bagi para pelakunya.

Dilain sisi pula, Selaku Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GRAK), Chaidir. Ikut mendesak aparat penegak hukum (APH) di Kabupaten Tanggamus segera unjuk taji untuk mengakhiri tirani korupsi BOS Afirmasi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan., menurut saya data yang ada di redaksi Handallampung, sudah cukup bukti untuk APH melakukan Penyelidikan terkait dugaan tersebut. Tutupnya.

Seperti pengakuan dari Salah Satu Oknun kepala sekolah di Tanggamus, disebutkan jika dana BOS Afirmasi yang sebesar Rp60 juta per sekolah semuanya dikondisikan oleh oknum Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanggamus.

“Singkatnya kepala sekolah di Tanggamus sama sekali tidak tahu-menahu soal pengelolaan dana BOS Afirmasi itu semuanya di kondisikan oleh oknum Kadisdikbud setempat,” cetusnya lagi.(Red)