Home Lampung Selatan Hukum

KEKUATAN BESAR MEMBUAT SISTEM APH TIDAK BERPUNGSI

235
0
SHARE
Foto: Ilustrasi

" Proyek Perkim Lamsel Amburadul "
 
HandalNews.id, LAMPUNG SELATAN – Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi di Lam-Sel sudah semakin meluas dan merambah pada berbagai elemen tak terkecuali pada lembaga-lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Korupsi tidak saja 
semata-mata merugikan keuangan Negara, namun juga telah melanggar hak-hak social dan ekonomi masyarakat, bahkan dikategorikan sebagai extraordinary crime.
 
Seperti halnya Realisasi proyek milik Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020 sarat indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Meski mendapat bantahan dari Kepala Dinas Perkim Lampung Selatan, Tapi fakta lapangan berkata sebaliknya. Realitas yang ada tidak bisa dipungkiri, kendati yang bersangkutan berusaha menyelamatkan diri. 
 
Dari hasil penelusuran lapangan, diketahui sedikitnya ada beberapa kegiatan milik Dinas Perkim Lampung Selatan Tahun Anggaran 2020 yang terindikasi korupsi, diantaranya Pembangunan Pagar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Desa Tanjung Sari, Kecamatan Natar senilai Rp700.000.000; Pembangunan Hanggar TPA Desa Tanjung Sari senilai Rp200.000.000; Pembangunan Rumah Jaga (lanjutan) TPA Tanjung Sari senilai Rp200.000.000 dan Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum (PJU) LED untuk 17 kecamatan senilai Rp600.000.000, berikut biaya untuk belanja LED yang mendapat tambahan anggaran sebesar Rp200.000.000.  
 
Adanya perilaku Korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbuatan kotor yang dilakukan para penyelenggara negara dan pejabat negara itu bahkan lebih besar; yakni terampasnya hak-hak rakyat dan masyarakat 
luas, hak menikmati pembangunan, hak hidup layak karena mereka dililit kemiskinan, hak mendapat pendidikan yang ideal, dan bahkan hak-hak. 
 
Terkait masalah kegiatan Dinas Perkim Lampung Selatan di TPA Desa Tanjung Sari, indikasi KKN terlihat dari standar baku mutu yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan nominal anggaran yang sudah dikucurkan. Terlebih besarnya nominal anggaran yang digelontorkan itu tidak memiliki output yang sesuai dengan pengelolaan sampah disana. 
 
Dari sini saja dapat disimpulkan jika dalam realisasinya, pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Lampung Selatan lalai dalam memperhatikan aspek pemanfaatan dan efisiensi anggaran. Sehingga wajar jika publik akhirnya berasumsi kalau kegiatan yang dilaksanakan itu hanya asal kerja da nasal serap anggaran saja. 
 
Sementara untuk indikasi KKN dalam urusan pemasangan PJU 17 kecamatan yang menelan biaya sampai Rp600.000.000 sebetulnya bukan cerita baru. Indikasi masalah dan korupsinya juga sudah terjadi dari tahun-tahun anggaran sebelumnya. 
 
Tapi cerita lama ini menjadi menarik untuk diulas kembali, setelah melihat bagaimana sang Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Lampung Selatan bisa lolos dari jeratan korupsi setelah mendapat pertolongan dari “Petinggi”, sehingga sangkaan hukumnya mandek di kepala bidang dan mantan sekretaris disana.
 
Perkara pemasangan PJU inipun menjadi semakin menarik lantaran memili dobel Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sehingga tidak mampu menjerat rekanan pelaksana kegiatan. Tapi setelah itupun, pihak Dinas Perumahan dan Pemukiman Lampung Selatan tidak jera untuk terus mengucurkan anggaran. 
 
Memang di Indonesia sikap toleran dan saling menghargai masih di junjung tinggi, sebagaimana adat ketimuran yang masih dipegang teguh, bahkan dalam proses penegakan hukum. Sehingga wajar jika akhirnya para pelaku korupsi di negeri ini menjadi besar kepala dan seakan lupa diri. 
 
Bahkan dengan lantang dan gagah beraninya Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Lampung Selatan melayangkan hak jawab sebagai bantahan atas dugaan korupsi yang terjadi di satuan kerjanya. Tapi publik juga bisa menilai jika hal tersebut sebagai upaya yang lumrah dan sangat lazim. 
 
Mereka yang sudah berstatus tersangka juga masih tersenyum dan mengelak atas semua sangkaan yang diberikan kepadanya. Memang aneh dan menggelikan, tapi inilah negeri kita. Wonerful Indonesia. (*)