Home Tulang Bawang Pariwara

Kelangkaan Gas di Kabupaten Tubaba, Banyak Pangkalan Tak Berizin

75
0
SHARE
Fhoto dok : handalnews.id

Handalnews.id, Tubaba - Kelangkaan gas di Kabupaten Tulang Bawang Barat sering terjadi dan puncak nya terjadi sejak awal tahun ini yang mana masyarakat sempat heboh karena mencari gas sampai keluar tiyuh (kampung).

Wartawan media ini sempat melakukan investigasi kebawah yaitu kepangkalan gas elpiji dan ternyata di temukan bahwa mereka rata rata tidak memiliki surat keterangan rekomendasi mendirikan pangkalan LPG tabung 3 kg dari RT/ RW dan Desa/kelurahan setempat, juga surat peryataan pengelola lingkungan (SPPL).

Sebagaimana diungkapkan kepala bidang tata lingkungan DLH Tubaba, Andi kurnia, saat dikonfirmasi mengatakan, bahwa sejak dirinya bertugas di sini (2021), baru satu pangkalan yang mengajukan permohonan SPPL dari Kecamatan Gunung Terang, selebihnya dia tidak tahu.

"Sebagai mana kita ketahui SPPL adalah berupa surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya," ujarnya.

Dokumen SPPL merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan Izin dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagi pelaku UKM pada umumnya, khususnya jika kegiatan usaha yang dikerjakan termasuk yang tidak wajib memiliki UKL-UPL atau AMDAL.

"Kemudian ada juga pangkalan yang ada tapi kepemilikan itu atas nama orang lain, ketika kita lakukan wawancara sebut saja H mengatakan bahwa pemilik pangkalan itu bukan dia tapi orang lain yang mana dia hanya di gaji lima ratus ribu sebulan," ucapnya.

Dijelaskannya, SPPL adalah DLH berupa surat yang menyatakan kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak lingkungan hidup dari kegiatan usahanya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kelangkaan gas elpiji ukuran tiga kilogram bersubsidi diwilayah kabupaten Tubaba masih terjadi pada pekan ini, yang diduga akibat praktek curang yang menjual gas ke pengecer tidak sesuai dengan ketentuan.

Kelangkaan tersebut berdampak pada harga jual gas melon bersubsidi itu dipasaran meningkat di atas harga eceran tertinggi (HET).

Ketua Komisi II DPRD setempat Sudirwan.S.Sos menduga ada unsur penggelapan, penimbunan dan penyaluran tidak tepat sasaran, hingga pengiriman ke luar Daerah.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD di sela sela acara Musyawarah Cabang (Muscab) Apdesi Tubaba, di Rumah Makan Kulon Rowo Tiyuh (Desa) Pulung Kencana, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kabupaten setempat pada (31/3/2021) sekitar Pukul 12.00 Wib.

Menurutnya, Jika memang terjadi pelanggaran pada penyaluran gas Elpiji 3 Kg tersebut yang mengakibatkan kelangkaan hingga mahalnya harga penjualan terhadap masyarakat tidak mampu, mereka akan kita tindak tegas.

"Jika terbukti pihak Agen dan pangkalan melakukan pelanggaran, kita tidak akan sungkan-sungkan melaporkan mereka ke Polisi dan Kejaksaan untuk ditindak sesuai aturan yang berlaku." kata Sudirwan.

Oleh karena itu, pihaknya menjadwalkan awal Ramadhan ini segera panggil pihak terkait, dan langsung sidak terutama ke Pangkalan Gas, minimal 2 wilayah Utara dan 2 wilayah selatan bersama Disperindag.

"Kita akan tanyakan bagaimana pasokan dan mekanisme, serta apa masalahnya agar dapat ditangani sampai akar-akarnya." tegasnya.

Lanjut dia, pihaknya juga tekankan kepada mereka yang terlibat jangan menyusahkan masyarakat, karena kelangkaan dan melonjaknya harga jual gas Elpiji 3 Kg mengakibatkan masyarakat miskin menjerit.

"Ini patut diduga adanya penggelapan, penimbunan berlebih, Penyaluran tidak tepat sasaran, atau bisa juga pengiriman ke luar daerah, sehingga pasokan di pangkalan tak tercukupi untuk masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan," ujar nya. (Zai)