Home Lampung Tengah Hukum

Kepsek Dan Oknum Manager Main Mata, BOS SMPN 1 Terbanggibesar Dikorupsi

91
0
SHARE
Poto Dok : Handalnews.id

Handalnews.id, Lamteng - Melihat adanya pembiaran yang dilakukan oknum Manager BOS Kabupaten Lampung Tengah kepada aksi korup Oknum Kepala SMP Negeri 1 Terbanggi Besar, menimbulkan kecurigaan ada permainan dibalik itu. Realisasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 milik SMP Negeri 1 Terbanggi Besar, penuh dengan aroma dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Menurut Narasumber,menjelaskan, dana BOS yang diterima pihak SMP Negeri 1 Terbanggi Besar mencapai Ratusan juta Rupiah. Rinciannya : TW I Rp.142.800.000,-. TW II Rp. 285.600.000,-. TW III Rp. 142.800.000,-. Dan TW IV Rp. 148.800.000.

“Dana BOS yang tertera tersebut direalisasikan untuk  11 item kegiatan, dari kegiatan-kegiatan tersebut oknum koruptor mengakalinya dengan menerapkan modus Mark-up," katanya.

Sumber menambahkan, beberapa kegiatan sangat ketara dikorupsi bahkan kuat dugaan kegiatan pengembangan perpustakaan terindikasi Fiktip, sebab realisasinya kurang dari 50 persen.

"Tahun 2019 pada Triwulan II pihak sekolah menganggarkan dana sebesar Rp. 82.098.000,-. Untuk kegiatan pengembangan perpustakaan, tetapi dalam realisasinya kegiatan ini disinyalir fiktip sebab fakta yang tersaji, nominal yang dianggarkan tidak relevan dengan hasil yang ada, ditambah adanya jual beli LKS dengan harga Rp.10.000, setiap pelajaran," jelasnya.

"Artinya kegiatan pengembangan perpustakaan disana tidak berjalan,sebab dalam kegiatan ini semestinya siswa diberikan buku lalu perpustakaan diisi dengan buku baru dan dewan gurupun diberikan buku sesuai kurikulum yang berlaku," timpalnya.

Masih kata sumber, selain kegiatan tersebut beberapa kegiatan juga sangat ketara dikorupsi diantaranyan, Pengelolaan sekolah, Kegiatan evaluasi pembelajaran, Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa.

“Kalau tidak percaya bisa disaksikan langsung," ucapnya.

Berita Edisi lalu : Realisasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019 untuk Kegiatan pengembangan perpustakaan Senilai Rp. 82.098.000,-.  milik SMP Negeri 1 Terbanggi Besar,Kabupaten Lampung Tengah, terindikasi dugaan Fiktip. 
Berdasarkan data yang ada dimeja redaksi dan pengakuan Narasumber,menjelaskan, kegiatan pengembangan perpustakaan Triwulan II senilai Rp.82.098.000,-. Sumber dana BOS tahun 2019 milik SMP Negeri 1 Terbanggi Besar dikorupsi.

"Kalau realisasinya dibawah 50 persen itukan sudah masuk kategori Fiktip," kata sumber.

Sumber juga bercerita, untuk menutupi masalah korupsi tersebut, pihak sekolah melegalkan jual-beli Buku LKS. Dimana setiap satu buku LKS dibandrol dengan harga Rp.10.000,-. Permata pelajaran.

"Kita ketahui bersama sesuai aturan Permendikbud No 8 Tahun 2016, pasal 9,semestinya  tidak ada lagi penggunaan buku LKS di sekolah, maka alasan utama terjadinya jual beli LKS disekolah setempat adalah untuk menutupi masalah korupsi dana pengembangan perpustakaan," tudingnya.

Masih kata sumber, sebanyak 721 siswa menuntut ilmu di Sekolah setempat. Bayangkan berapa banyak keutungan yang diraih oleh oknum koruptor disekolah setempat. Jika jumlah siswa dikalikan dengan Rp.10.000,-. Per LKS lalu dikalikan 10 mata pelajaran maka untuk hasil jual beli LKS terkumpul dana sebesar Rp.72.100.000,-. Sedangkan dana untuk kegiatan pembelian buku sudah disiapkan oleh pemerintah dengan nama kegiatan pengembangan perpustakaan.

“Secara garis besar, adanya pelarangan jual-beli Buku LKS disekolah karena untuk urusan buku sudah masuk dalam dana BOS, lah kalau ada jual beli LKS lalu dana kegiatan pengembangan perpustakaannya kemana," sebut sumber sambil menunjukan berkas data.

Lanjutnya, Selain melanggar permendikbud no 8 tahun 2016, pasal 9, tindakan yang dilakukan oleh dewan guru dan oknum kepala sekolah setempat juga melanggar peraturan pemerintah No 17 Pasal 181 Tahun 2010, dimana pada point a sampai dengan d dinyatakan.

“Bahwa pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorang maupun kolektif dilarang untuk, menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapam bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam disatuan pendidikan," katanya.

"Memungut biaya dalam bimbingan belajar atau les kepada peserta didik disatuan pendidikan, Melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik dan atau melakukan pungutan kepada peserta didik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang melanggarnya akan diberikan sanksi," pungkasnya.

Edisi Mendatang Masalah ini akan terus dikupas. (Hadi Saputra)