Home Lampung Utara Hukum

Kinerja Kejari Lampura Melempem Korupsi Disperkim Merajalela 

250
0
SHARE
Foto dok: HandalNews

KOTA BUMI (HandalNews) Ketua Komunitas Masyarakat Lampung (KOMA), Andika Putra, menilai aparat Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Lampung Utara belum mampu menunjukkan kinerja maksimal dalam upaya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) disana. 

“Meski sudah bercokol di Lampung Utara selama 57 tahun, nayatanya kinerja yang ada tidak lebih dari ‘macan ompong’ bahkan cenderung melempem, sehingga maklum jika potensi KKN didaerah itu semakin merajalela dan berdampak kepada mandeknya laju pembangunan yang ada,” tuturnya.

Dikatakan Andhika, respon terhadap sejumlah laporan dugaan KKN disana sangat lamban dan bahkan di abaikan, termasuk soal dugaan KKN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Lampung Utara tahun anggaran 2021 yang sudah viral dijagat dunia maya.

Andika menambahkan, dari sejumlah laporan yang di publikasikan sampai saat ini belum ada penyikapan oleh pihak penegak Hukum disana termasuk soal dugaan KKN belanja honorarium penanggungjawaban pengelolaan keuangan yang menghabiskan anggaran hingga Rp581.226.000. 

Dari dugaan KKN ini, oknum Disperkim Lampura diduga sengaja melakukan pemecahan pengeluaran anggaran menjadi 14 paket penyedia. “Bila kita mengacu dalam ketentuan yang ada, tunjangan fungsional di bidang perbendaharaan, maka diberikan honorarium sebesar 40 persen dari besaran honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, untuk membantu PPK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai dilingkungan satuan kerja, itupun paling banyak 6 orang, termasuk PPABP,” tandasnya. 

Dugaan KKN Disperkim Lampura juga terlihat dalam realisasi kegiatan, pembuatan drainase dan gorong-gorong di Kecamatan Abung Surakarta yang menghabikan anggaran senilai Rp191 juta; Bantuan sosial uang untuk pembangunan SPAM jaringan perpipaan Desa Semuli Jaya, Rp322.500.000. 
Terkait banyaknya dugaan KKN itu, Andhika menantang Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk membuktikan kinerja yang nyata dan eksistensi mereka.

Terkait dugaan KKN tersebut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Lampura, Erwin Syahputra, S.T.,M.M., terkesan lempar tanggung jawab, dengan mengarahkan awak media untuk menemui Kepala Bidang Pemukiman Disperkim Lampura, Tabrani, untuk melakukan konfirmasi.

Erwin juga menambahkan jika paket di Disperkim Lampura sebanyak 25 paket dengan mekanisme penunjukan langsung.

“Kami Disperkim Lampura bertekad menjalankan amanah dengan semangat baru reformasi birokrasi. Anggaran drainase dan konsultan prencanaan dan pengawan kurang lebih Rp5M, untuk lebih detailnya silahkan datang ke dinas kami menemui Kabid Permukiman, ada banyak kegiatan yang sifatnya swakelola melalui desa dan kelurahan berupa kegiatan SPAM dan sanitasi, bersumber dari DAK,” ujarnya. 

“Ada juga kegiatan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya yang sering disebut BSPS atau bedah rumah yang semuanya swakelola dan dikerjakan oleh penerima hibah yaitu masyarakat, bersumber dari DAU, DAK, APBN dan APBD Provinsi Lampung,” tutupnya. (Red)