Home Lampung Utara Hukum

Kisah OTT Agung, 14 Paket PU Lampura Terindikasi KKN

268
0
SHARE
Fhoto dok : handalnews.id

Handalnews.id, Lampung Utara - Gonjang-ganjing masalah dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) 14 Paket proyek milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara, ternyata berawal dari kisah Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Agung Ilmu Mangkunegara mantan Bupati setempat yang kini sudah menjalani kisah hidupnya di hotel prodeo.

Dikala itu Kepala Dinas PU dan Agung Ilmu Mangkunegara terkena OTT. Hingga persidangan tersebut usai Kepala Dinas PU tidak pernah menyuarakan siapa oknum-oknum Dinas yang sering jadi makelar setoran proyek.

Hingga tahun 2020 kicawan sumber yang menyatakan kepada Tim media Handal-News, prihal masalah 14 paket proyek tahun 2019 tersebut ternyata melibatkan banyak aktor mafia anggaran yang ada di Dinas setempat, bahkan para aktor mafia tersebut seolah tidak ada jera hingga kuat dugaan APBD 2020, yang dikucurkan untuk instansi setempat kembali menjadi bahan bancakan para oknum-oknum korup.

Lain sisi, Dari hal diatas, Harpandi selaku Ketua GABAK Lampung, menyatakan, ada suatu perlindungan yang dilakukan oleh Kepala Dinas terdahulu sebelum Sahrijal. Tapi untuk melakukan pemeriksaan maka inilah adanya pemeriksaan terlebih dahulu kepada Sahrijal karena dirinya yang saat ini menjabat sebagai kepala Dinas pasti tau siapa saja dalang dibalik masalah 14 paket proyek yang di korupsi. “Kejati mesti tangkap para mafia anggaran yang telah membuat masyarakat sengsara”,katanya.

Hasil konfirmasi kepada Sahrijal. Tks Hadi, info yg sangat berharga bagi kami. Dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat/Lembaga mohon temuan tsb diatas dibuat resmi tertulis ditujukan Kpd. Kadis PUPR LU. Dan segera akan kami sampaikan resmi jawaban resminya. Tks banyak semoga dpt bersinergi dlm membangun dan memajukan LU.

Berita edisi lalu.
Masalah Dugaan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) di Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Lampung Utara kian Memanas. Bahkan asumsi akan adanya pertarungan antara Sahrijal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung, beredar.

Dengan adanya hal tersebut Pihak Lembaga Gerakan Anak Bangsa Anti Korupsi (GABAK) Lampung menyatakan siap untuk melakukan unjuk rasa guna menyuarakan kebenaran, Atas permasalahan yang telah menciptakan penderitaan kepada masyarakat tersebut.

Kata Harpandi selaku Ketua GABAK,Menjelaskan, Kita harus memberikan Suport kepada pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung

Dalam masalah perkara KKN 14 Paket proyek tahun 2019 milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara.

"Atas nama ketegakan Hukum kami pihak Lembaga GABAK meminta masalah KKN 14 paket proyek di Dinas Tersebut mesti diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Sahrijal selaku Kepala Dinas Mesti Tanggung Jawab akan masalah itu",katanya.

Dia Juga Menambahkan, masalah ini sudah tersebar seantero Provinsi Lampung, maka tentunya akan menjadi pertaruhan kepercayaan Masyarakat kepada penegakan Hukum yang ada, jangan sampai masyarakat mempunyai sudut pandang akan adanya tebang pilih dimata Hukum.

"Kejaksaan Tinggi mesti bergerak dan memenjarakan siapa saja yang terlibat dalam perkara tersebut",paparnya.

Edisi Lalu :

Suara lantang disampaikan oleh Ketua Lembaga Gerakan Anak Bangsa Anti Korupsi (GABAK) Lampung, yang meminta agar Sahrijal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Lampung Utara, dapat di periksa oleh pihak kejaksaan terkait masalah dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 untuk realisasi 14 paket proyek yang diperuntukan ke instansi setempat.


Kata Harpandi selaku ketua, Mengutarakan, Kejoliman para penguasa anggaran Tentu tidak bisa kita biarkan, meski kita hanya rakyat kecil tapi kita tidak boleh membiarkan KKN tumbuh dengan subur. Maka dengan menyebut kebenaran Sahrijal selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara mesti di periksa oleh pihak Ke jaksaan.

Dia juga Menambahkan, sementara ini kami akan menunggu bagaimana langkah kejaksaan Setempat dalam perkara KKN 14 paket tersebut. "Kami pastikan jika masalah ini dibiarkan maka kami akan turun kelapangan untuk menyuarakannya, sudah menjadi tugas mulia bagi kami jika berorasi dengan lantang menyampaikan prilaku para koruptor",tegasnya.

Berita Edisi lalu : Sebanyak 14 paket kegiatan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara, Terindikasi dugaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Kata sumber,menjelaskan, dalam realisasi 14 paket kegiatan yang di peruntukan melalui dana APBD milik Dinas PU/PR Lampung Utara di Korupsi. “coba lihat fakta dilapangan ke-14 paket tersebut hasilnya tidak relevan dengan nominal yang dianggarkan”,katanya.

Sumber juga menambahkan, beberapa permainan terkai KKN tersebut, Adanya aliran setoran 10 persen dari pihak kontraktor kepada pihak oknum Dinas PU/PR Kabupaten Lampung Utara. Dampak dari adanya setoran tersebut, hasil kegiatan tidak relevan dengan nominal yang dianggarkan. Melanggar aturan main pembelian bahan material kegiatan tidak mengacu kepada ketentuan. Permainan modus sempling dilapangan dengan cara membawa bahan hasil kegiatan yang dikamuflasekan seolah hasil dari pada kegiatan dan adanya penitikan guna bahan sampling yang sengaja dibuat.

Lanjutnya,Disinyalir modus sempling dilakukan guna mendapatkan keutungan.modusnya sendiri guna menutupi kecurangan kekuatan tonase jalan. Berdasarkan hasil Investigasi dan observasi,ditemukan hasil kegiatan terdapat perbedaan atau disebut pengurangan volume kegiatan.

Lebih jauh katanya, 14 Paket tersebut ialah Pembangunan Jalan Poros Desa Bandar Agung Handuyang Ratu Rp.300.000.000,-. Pembuangan Sedimen di Jalan Jenderal Sudirman Depan Telkom Rp.250.000.000,-. Pembangunan Rigid Jalan Talang Baru - Pekurun Utara Rp.400.000.000,-. Pembangunan Jalan Dorowati – Wonokitri Rp.750.000.000,-. Pembangunan Jalan Jati Gg. Camang Rt 03 Lingkungan III Depan SD I Gapura Rp. 600.000.000,-. Pembangunan Rigid Beton Dusun 4 Rintisan Desa Taman Jaya Rp.500.000.000,-.

Terusnya, Peningkatan Jalan Mekar Jaya - Mekar Jaya Rp. 600.000.000,-. Peningkatan Jalan Pemerintahan Desa Gunung Sari Rp.600.000.000,-. Jalan Lingkungan desa sidomulyo dusun pancur + Gorong-gorong Kecamatan Bukit Kemuning Rp.300.000.000,-. Jalan Lingkungan Dusun V Desa Tanjung Baru Kec. Bukit Kemuning Rp.400.000.000,-. Jalan lingkungan sekitar air terjun Kelawas desa Pekurun Barat rt001/rw001 Kecamatan Abung Tengah (Rabat Beton) Rp.500.000.000,-. Jalan lingkungan kearah Curub desa Pekurun Barat Kecamatan Abung Tengah (Rabat Beton)Rp. 400.000.000,-. Jalan Lingkungan Jalan Masjid Al-Akbar Lk I Kel. Bukit Kemuning Rp.500.000.000,-. Jalan Lingkungan Gg.Puskesmas Negeri Ratu Kecamatan Sungkai Utara (Samping Puskesmas) Rp. 300.000.000,-.

Menurut Harpandi selaku Ketua Lembaga Gerakan Anak Bangsa Anti Korupsi (GABAK) Lampung, Mengutarakan, didalam permasalahan KKN hal yang sangat harus diperhatikan ialah melihat cara bagaimana prilaku tersebut bisa dilakukan. Maka dengan itu kita akan paham bagaimana rasanya menjadi rakyat yang menderita.

Kemudian dari pada itu kita sebagai masyarakat yang ada di NKRI yang kita cintai. harus sama-sama memiliki perasaan saling perduli akan penderitaan saudara-saudara kita yang diakibatkan para oknum-oknum Koruptor.(HADI SYAPUTRA)