Home Lampung Utara Hukum

KOMA Lampung Desak Kejari Lampura Usut Dugaan KKN Disperkim 

244
0
SHARE
Foto dok: HandalNews.id Ilustrasi

KOTA BUMI (HANDALNEWS) Ketua Komunitas Masyarakat (KOMA) Lampung, Andhika Putra, mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara untuk mengusut dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Lampung Utara, tahun anggaran 2021 dalam realisasi belanja APBD/swakelola.

Seperti diketahui, Disperkim Lampura mengalokasikan kegiatan pengadaan proyek sebanyak 113 paket dengan kucuran anggaran senilai Rp29.912 miliar. 

Dikatakan Andhika, dari hasil analisa yang dilakukan pihaknya terhadap sejumlah dokumen APBD Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2021 serta dokumen perundang-undangan termasuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) ditemukan adanya indikasi KKN dalam pelaksanaan kegiatan hingga pungli setoran proyek yang berkisar antara 20 – 25 persen.

“Sejatinya filosofi APBD adalah milik rakyat dan merupakan urat nadi pembangunan daerah yang bertujuan menyejahterakan rakyat, dan dipastikan harus terkelola dengan baik, tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Andhika.  

Lebih lanjut dikatakan, harta negara yang sedianya digunakan untuk meningkatkan kesejahtaraan hidup yang bertujuan terwujudnya pembangunan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan pemukiman yang berkembang dan berkelanjutan serta tata kelola dan pelayanan pertanahan yang berkualitas dan berkeadilan. “Namun diakibatkan segelintir orang yang tamak dan haus akan harta. Mengakibatkan tidak akan terwujudnya Kesejahteraan hidup masyarakat disana,” lanjutnya.

Dijabarkan pula jika kegiatan yang diduga menjadi lahan basah oleh para oknum koruptor di Disperkim Lampura antara lain, jasa konsultansi pengawasan pembangunan drainase/ gorong-gorong Rp94.445.000; pengawasan pembangunan drainase/gorong-gorong Rp94.445.000; belanja modal pagar dinas Rp130.800.000; hingga diduga mark-up anggaran seperti pembuatan drainase dan gorong-gorong sebanyak 25 paket. 

Dari masing-masing paket senilai Rp191 juta dengan total anggaran keseluruhan 25 paket tersebut senilai Rp4,7 miliar. Bahkan bukan kegiatan itu saja, seperti bantuan sosial uang untuk pembangunan SPALD-S - yang tersebar di 23 kecamatan 247 desa/kelurahan senilai Rp23.365 miliar untuk 63 Paket.

Padahal kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi air baku dari pencemaran air limbah domestik, mendorong pemanfaatan hasil pengelolaan air limbah fomestik, guna mewujudkan penyelenggaran SPALD yang efektif, efisien berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Namun hal itu justru diduga dijadikan ajang Pungli kepada pihak penerima bantuan tersebut, oleh oknum-oknum Diperkim Lampung Utara.

Saat di konfirmasi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara, Erwin Syahputra, S.T.,M.M., mengatakan jika paket proyek di Disperkim Lampura sebanyak 25 paket dengan metode penunjukan langsung. 
“Dapat dilihat, kami Disperkim Lampura bertekad menjalankan amanah dengan semangat baru reformasi birokrasi, anggaran drainase dan konsultan prencanaan dan pengawasan kurang lebih Rp5 miliar, untuk lebih detailnya silahkan datang ke dinas kami, menemui Kabid Permukiman, ada banyak kegiatan yang sifatnya swakelola melalui desa dan kelurahan berupa kegiatan SPAM dan sanitasi yang bersumber dari dana DAK,” ujarnya.  

Dia juga menambahkan jika terdapat kegiatan bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya yang sering disebut BSPS atau bedah rumah yang semuanya swakelola. “Penerima hibah yaitu masyarakat, bersumber dari dana DAU, DAK, APBN dan APBD Provinsi Lampung, semua dikerjakan masyarakat penerima bantuan,” tutupnya. (Red)