Home Tulang Bawang Hukum

Komitmen Penegak Hukum Kabupaten Tuba Masih Lemah

180
0
SHARE
Poto Dok : Ilustrasi

Handalnews.id, Tuba - Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Lampung khususnya Kabupaten Tulang Bawang. Banyak Masyarakat disana yang tidak percaya lagi dengan penegakan hukum.

Kualitas peradilan dan penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi di Kabupaten Tulang Bawang masih terbilang lemah, bahkan merosot, dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bagi kinerja lembaga penegak hukum.

Pasalnya, Pintu pembukaan tabir masalah Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Sejumlah proyek yang dibiayai Melalui Anggaran Swakelola tahun 2020, yang di kelola Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 14  Paket dengan total pagu anggaran senilai
Rp 8.193.000.000. Milyar, telah terjadi adanya dugaan Mark-up anggaran.
Senilai Rp 6.688.371.500. Milyar, dana tersebut di peruntukan untuk Anggaran Belanja Surat Kabar sebanyak 224 Media.
Media Cetak, Online, hingga Media Elektroik. 

Menurut pengakuan dari salah satu Sumber yang ada disana mengatakan, bahwa  pembayaran dimasing masing Media Ber pariasi dengan ketentuan sebagai berikut :

Biaya media untuk publikasi di Radio sebesar Rp 500.000 pertayang. kemudian untuk media mingguan,dari Rp 1.500.000 sampai dengan Rp 5.000.000 per cetak. lalu untuk media online Rp 500.000 per tayang.

Sedangkan untuk paket media harian nasional sebesar Rp 150.000.000 hingga 
Rp 250.000.000 pertahun dan untuk biaya publikasi di harian lokal skala Besar,Sedang dan kecil ful color Rp 4.000.000. 
Hingga Rp 20.000.000 per cetak.

Seperti media publikasi elektronik nasional untuk standar satuan biaya acara talk show 
Rp 20.000.000 per tayang, untuk Advertorial (ADV), atau liputan khusus Rp 15.000.000 pertayang,dan liputan berita sebesar
Rp 8.000.000. Kemudian untuk streaming dengan durasi 1 – 5 menit Rp 4.000.000 dan 10 – 30 menit Rp 7.000.000. Ucap Sumber kepada Koran ini.

Kesempatan untuk memimpin. Hasilnya, tak banyak yang berhasil mengendalikan kekuasaan, bahkan tak sedikit juga yang malah menyelewengkan kekuasaannya. Seperti halnya, dugaan yang dilakukan Oknum Kadis Dinas Komimfo Tulang Bawang, Dedy Palwadi.

Adanya Dugaan Korupsi yang dilakukan oknum Dinas Komimfo, Saat disampaikan ke Sekretaris Daerah, Antoni, justru seolah tidak mencerminkan pungsi Jabatannya, bila iya paham dalam tatanan Birograsi Pemerintahan. Jabatan Sekretaris Daerah, yang dimandatkan kepadanya Mampu mengawasi para kinerja  bawahan, sebab Jabatan Sekda sendiri selaku bapaknya para pegawai Dinas.

Antoni mengata agar koordinasi saja dengan Kadis kominfo yang sifat teknis seperti itu untuk di jelaskan sesuai prosedurnya.

"Ya nanti saya minta dia jelaskan karena soal teknis mereka yang mengerti saya hanya memastikan dan meminta, pelaksanaan sesuai kebutuhan dan aturan bung," katanya melalui pesan whatsap.

Adanya perilaku Korup yang di lakukan oleh Para pemangku Jabatan Selain sangat memprihatinkan, juga dampak implikasinya tidak hanya merugikan negara, melainkan lebih dari itu. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah disana semakin menurun.

Intervensi mulai dari tingkat atas hingga Dinas, dan kepala Bagian, Bisa jadi ada komitmen fee terhadap pencairan dana menjadi perjanjian tidak tertulis yang harus dipatuhi. Bilamana dugaan ini benar, mau dibawah kemana Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang…?. Sangat miris jika benar itu terjadi, karena akan semakin subur budaya korupsi dikalangan Pejabat Pemerintah Disana.

Seperti diketahui Anggaran di Sekretariat Kabupaten Tulang Bawang APBD tahun 2020
mencapai Rp 42,9 miliar. Namun hal itu akan terus dibeberkan Pada edisi mendatang. (Red)