Home Tanggamus Hukum

Korupsi Dana Desa Rp 810 juta menguap " Pj Supoyo Cari Perlindungan "

849
0
SHARE
Fhoto dok : handalnews.id/ilustrasi

Handalnews.id, Tanggamus - Dugaan Koripsi yang di lakukan Supoyo, selaku Pj. Pekon Tugu Rejo, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus menguap, Supoyo melakukan Pembelaan diri melalui salah satu media ternama yang ada di Kabupaten Tanggamus.

Seharusnya bila memahami UUD PERS,
Memuat fakta yang tidak terkait dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipersoalkan;Pemuatannya dapat menimbulkan pelanggaran hukum;Bertentangan dengan kepentingan pihak ketiga yang harus dilindungi secara hukum.Hak Jawab dilakukan secara proporsional:Hak Jawab atas pemberitaan atau karya jurnalistik yang keliru dan tidak akurat dilakukan baik pada bagian per bagian atau secara keseluruhan dari informasi yang dipermasalahkan;Hak Jawab dilayani pada tempat atau program yang sama dengan pemberitaan atau karya jurnalistik yang dipermasalahkan, kecuali disepakati lain oleh para pihak;Hak Jawab dengan persetujuan para pihak dapat dilayani dalam format ralat, wawancara, profil, features, liputan, talkshow, pesan berjalan, komentar media siber, atau format lain tetapi bukan dalam format iklan;Pelaksanaan Hak Jawab harus dilakukan dalam waktu yang secepatnya, atau pada kesempatan pertama sesuai dengan sifat pers yang bersangkutan: Bila kita mengetahui Tentang PERS.

Pemberitaan yang dimuat oleh media ini terkait adanya Dugaan korupsi yang di Lakukan oleh Oknum Pj. Supoyo Pekon Tugu Rejo tahun anggaran 2019, Anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat Melalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), senilai Rp 810.700.000.- untuk meningkatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.

Namun justru adanya bantuan tersebut, tak sedikit para oknum Kepala Desa hilap dalam mengelola bantuan tersebut, tak sedikit Oknum Kepala Desa Di jebloskan ke Penjara lantaran penyalah gunaan jabatan untuk meraup pundi pundi guna memperkaya diri mereka, namun para oknum korup bukan merasa Takut, seolah mati satu tumbuh seribu.

Seperti halnya adanya dugaan Korupsi yang di lakukan Supoyo kepala Pekon Tugu Rejo.
Anggaran senilai Rp 810 juta untuk membiayai paket kegiyatan sebanyak 10 paket,
Kuat dugaan seperti kegiyatan :

# Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Rp 41.000.000, juta.

# Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, Rp 35.000.000, juta.

# Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional. Rp 23.000.000, juta.

# Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa), Rp 20.000.000, juta.

# Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa, Rp 57.000.000, juta.

Menurut keterangan dari salah satu Narasumber, kegiyatan yang di laksanakan oleh Perangkat Pekon Tidak sesuai dalam besaran Pagu yang di anggarkan.

Seperti kegiyatan Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa / pengadaan buku buku bacaan, hingga Honor Penjaga untuk perpustakaan. Anggaran senilai Rp 20 juta. Diduga fiktip dan anggaran tersebut mengalir kekantong Pribadi Pj Supoyo. Dari anggaran Kecil itu saja tak luput oleh Oknum Pj, apa lagi anggaran besar besar lainnya.

Adanya dugaan itu. Saat Dikonfirmasi kepada Supoyo selaku PJ. Iya mengatakan Tidak mengetahui Anggaran Bantuan itu, ucapnya, Dengan nada merasa Bersalah.
Justru hal itu di Lemparkannya ke Sekdes. Karna menurutnya seluruhnya Sekdes lah yang Menglola Kegiyatan tersebut. Ucapnya.

“ Inspektorat, DPMP dan Camat. Yang memiliki Peran aktip untuk melakukan Pengawasan, diduga Inspektorat, DPMP Hingga Camat hanya menerima laporan APBDes dan surat laporan SPJ, dan tidak Adanya dilakukan evaluasi/ kroscek di lapangan. Seharusnya Jangan sekedar asal menerima Laporan SPJ dalam mengauditnya, harus aktip, sesuai tidak antara laporan pertanggung jawaban dalam administrasi dengan bukti lapangan. (RED)